fraksipan.id – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi, memberikan perhatian serius terhadap isu pemerataan tenaga medis di Indonesia. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama Kementerian Kesehatan yang berlangsung Kamis (25/6), ia secara khusus menyoroti komitmen penempatan para penerima beasiswa kedokteran di wilayah-wilayah terpencil.

Awalnya, Ashabul Kahfi menyampaikan apresiasinya atas langkah progresif pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, yang telah mengalokasikan program beasiswa dalam jumlah besar pada tahun ini. Tercatat ada 8.484 beasiswa umum dan 1.157 untuk dokter spesialis yang dikucurkan guna mengatasi kelangkaan tenaga medis.

"Saya mengapresiasi karena alhamdulillah tahun ini pemerintah, Kementerian Kesehatan, telah memberikan beasiswa yang cukup besar. Ada 8.484 (umum), dan 1.157 dokter spesialis," ujar legislator PAN tersebut.

Namun, Kahfi menekankan bahwa fasilitas pembiayaan besar dari negara ini harus dibarengi dengan timbal balik yang konkret dari para penerimanya. Ia mempertanyakan ketegasan komitmen para dokter penerima beasiswa untuk bersedia mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pertanyaan saya begini Pak Menteri, apakah ada komitmen kepada mereka yang mendapatkan beasiswa ini untuk bersedia ditempatkan di daerah terpencil? Ini penting menurut saya, karena mereka sudah mendapatkan fasilitas, mendapatkan kemudahan dari negara. Sehingga mereka harus 'bayar' dan bersedia ditempatkan di manapun di republik ini," tegasnya di hadapan Menteri Kesehatan.

Lebih lanjut, Kahfi juga menyinggung tantangan sosiologis yang kerap menghambat program penempatan ini. Menurutnya, mayoritas mahasiswa kedokteran saat ini berasal dari latar belakang ekonomi kelas atas yang terbiasa dengan fasilitas perkotaan yang mapan. Ketika dihadapkan pada realita penempatan di daerah terpencil dengan fasilitas minim, banyak yang mengalami kendala adaptasi.

Sebagai langkah konkret, politisi PAN ini mengusulkan sebuah solusi afirmatif, yakni dengan menggeser prioritas penerima beasiswa secara lebih inklusif.

"Perlu ada solusi, Pak Menteri. Dengan mungkin memprioritaskan beasiswa itu ke putra-putra daerah, sehingga mereka begitu selesai bisa dikembalikan ke daerahnya," pungkas Kahfi.