Komisi Fraksi PAN

Informasi terbaru dan aktivitas dari setiap komisi dalam Fraksi Partai Amanat Nasional

Komisi I

Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Mengawasi dan membahas kebijakan terkait pertahanan negara, hubungan luar negeri, serta teknologi komunikasi dan informatika.

Komisi II

Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Mengawasi kebijakan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan administrasi pemerintahan.

Komisi III

Hukum, HAM, dan Keamanan

Mengawasi dan membahas kebijakan terkait hukum, hak asasi manusia, keamanan dalam negeri, dan lembaga penegak hukum.

Komisi IV

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Mengawasi kebijakan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan.

Komisi V

Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat

Mengawasi kebijakan perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan infrastruktur.

Komisi VI

Perdagangan, Industri, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN

Mengawasi kebijakan perdagangan, industri, investasi, koperasi, usaha kecil menengah, dan badan usaha milik negara.

Komisi VII

Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi

Mengawasi kebijakan energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

Komisi VIII

Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Mengawasi kebijakan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Komisi IX

Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Mengawasi kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kependudukan.

Komisi X

Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Mengawasi kebijakan pendidikan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan.

Komisi XI

Keuangan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan

Mengawasi kebijakan keuangan negara, perbankan, lembaga keuangan, dan perencanaan pembangunan nasional.

Komisi XII

Energi, Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan Investasi

Mengawasi dan membahas kebijakan terkait energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Mitra kerja meliputi kementerian dan lembaga terkait sektor-sektor tersebut.

Komisi XIII

Hukum, HAM, Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Penanggulangan Terorisme

Mengawasi kebijakan hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme. Mitra kerja meliputi Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, BNPT, LPSK, dan lembaga terkait lainnya.