fraksipan.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, Sigit Purnomo, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera melakukan diversifikasi portofolio investasi agar manfaat pengelolaan dana haji dapat dirasakan lebih luas oleh jamaah Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Sigit Purnomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama BPKH yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam forum tersebut, legislator Fraksi PAN itu menyoroti struktur investasi BPKH yang saat ini masih didominasi oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara itu, instrumen investasi lainnya seperti emas, sukuk korporasi, maupun reksadana syariah dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kami mendorong BPKH agar bisa mempercepat diversifikasi investasi, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umrah, seperti sektor akomodasi, transportasi, dan katering, serta infrastruktur pendukung di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi," ujar Sigit Purnomo.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut, langkah diversifikasi investasi sangat penting untuk memperkuat kemandirian ekosistem layanan haji dan umrah Indonesia di masa mendatang.
Sigit Purnomo menilai dana haji yang dikelola BPKH seharusnya tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga mampu menciptakan manfaat langsung bagi jamaah melalui penguatan layanan pendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ia menekankan pentingnya menerapkan filosofi "dari kita, oleh kita, untuk kita" dalam pengelolaan dana haji, sehingga hasil investasi yang diperoleh dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, khususnya para calon jamaah haji dan umrah.
"Kita berharap melalui sektor ini ada hasil yang signifikan. Kalau kita pakai istilah lama, dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita berharap ada upaya memperkuat kemandirian ekosistem layanan haji dan umrah kita sendiri," tegas Sigit Purnomo.
Selain menyoroti strategi investasi, Sigit Purnomo juga memberikan dukungan terhadap agenda pengembangan kelembagaan BPKH agar semakin adaptif terhadap tantangan ekonomi dan perubahan regulasi yang terus berkembang.
Menurutnya, langkah penambahan modal, penguatan kepentingan institusional, serta revisi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pengelolaan dana haji nasional.
"Terkait pengembangan kelembagaan BPKH, meliputi penambahan modal, kepentingan institusional, serta revisi Renstra dan RKT agar selaras dengan dinamika ekonomi serta regulasi. Kami menyampaikan apresiasi kepada Ketua Badan Pelaksana BPKH atas penjelasan yang menunjukkan bahwa tugas dan fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik," kata Sigit Purnomo.
Fraksi PAN DPR RI, lanjut Sigit Purnomo, akan terus mendorong pengelolaan dana haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.
Melalui penguatan investasi strategis dan pembangunan ekosistem layanan haji yang mandiri, Sigit Purnomo berharap manfaat dana haji dapat dirasakan secara lebih luas sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.