fraksipan.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ajbar, mendesak pemerintah untuk segera melakukan relaksasi regulasi terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan standar kualitas gabah yang dibebankan kepada Perum Bulog. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi para petani dari permainan harga pasar yang kerap anjlok secara drastis saat musim panen raya tiba.
Hal tersebut ditegaskan Ajbar dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Perum Bulog di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada hari Selasa, 19/05/2026.
Menurut Ajbar, saat ini ada kontradiksi yang merugikan di tingkat bawah. Di satu sisi pemerintah kerap mengumumkan adanya surplus produksi padi, namun di sisi lain realitas lapangan menunjukkan harga gabah di tingkat petani justru terjun bebas ketika panen raya.
"Ini menjadi kegelisahan kita bersama. Bulog sebagai pilar utama penyerap gabah seringkali tangannya terikat oleh regulasi HPP yang kaku dan standar kadar air yang ketat. Akibatnya, Bulog kalah fleksibel dan kalah cepat dibanding para pengumpul swasta atau korporasi besar," ujar legislator dari Fraksi PAN tersebut.
Ajbar membeberkan bahwa pihak swasta mampu menyerap gabah petani dengan kadar air tinggi karena mereka ditopang oleh fasilitas dryer (mesin pengering) yang modern dan berkapasitas besar. Sementara itu, Bulog terpaksa menolak hasil panen petani karena terbentur aturan pemenuhan standar kualitas yang rigid dalam regulasi.
"Jika kondisi ini terus dipertahankan, sampai kapan pun Bulog tidak akan pernah bisa menyerap gabah petani secara maksimal saat panen raya," tambahnya.
Guna memutus rantai persoalan klasik ini, Ajbar mengajukan dua usulan konkret kepada jajaran pemerintah dan direksi Bulog:
Pertama, pemerintah harus memberikan fleksibilitas atau relaksasi aturan HPP serta kelonggaran standar kualitas bagi Bulog pada situasi-situasi tertentu, khususnya saat panen melimpah. Langkah ini dinilai efektif untuk mengamankan harga di tingkat petani agar tidak dipermainkan oleh spekulan pasar.
Kedua, mendorong modernisasi infrastruktur pasca-panen milik Bulog secara masif. Ajbar meminta agar pengadaan mesin pengering (dryer) dan Rice Milling Unit (RMU/unit penggilingan padi) di sentra-sentra produksi pangan nasional dijadikan skala prioritas utama yang didukung dengan anggaran negara yang memadai.
"Modernisasi infrastruktur pasca-panen ini harus dikebut. Bulog harus dipersenjatai dengan alat yang mumpuni agar bisa bersaing sehat dengan swasta, sekaligus menjadi tameng pelindung bagi kesejahteraan petani kita," pungkas Ajbar.