fraksipan.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakim Bafagih, mendesak ID Survey (PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia) untuk mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah kebocoran keuangan negara pada sektor komoditas strategis nasional.
Hal itu disampaikan Abdul Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi ID Survey Holding dan subholding (BKI, Sucofindo, Surveyor Indonesia) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam interupsinya, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI ini menyoroti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya praktik manipulasi keuangan seperti transfer pricing dan under invoicing yang merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah. Menurutnya, ID Survey memegang posisi yang sangat krusial karena mengawal proses verifikasi dari hulu hingga hilir rantai pasok.
"Presiden telah menyampaikan bahwa praktik transfer pricing dan under invoicing membuat pendapatan negara bocor belasan ribu triliun. Mestinya, ID Survey hadir dan memposisikan diri sebagai portal utama untuk menyetop kebocoran tersebut. Ini peran yang sangat strategis," ujar Abdul Hakim.
Ia menilai manajemen ID Survey saat ini terlalu fokus pada wacana ekspansi global dan sertifikasi halal di luar negeri. Menurutnya, penyelamatan potensi pendapatan dalam negeri jauh lebih mendesak.
"Urusan ekspansi global atau sertifikasi halal di luar negeri itu tidak terlalu penting saat ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Bapak-Bapak sekalian bisa menjadi portal untuk menahan kebocoran pendapatan dari komoditas strategis kita," tegasnya.
Soroti Sengkarut Data Impor-Ekspor
Lebih lanjut, politisi muda PAN ini juga meminta ID Survey proaktif berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan guna mengatasi disparitas data perdagangan internasional yang kerap memicu polemik. Ia mencontohkan adanya jurang pemisah yang masif antara pencatatan data di dalam negeri dan di negara tujuan.
"Seringkali bola panas dilemparkan ke Kementerian Perdagangan seolah-olah mereka yang salah atas kebocoran impor. Padahal di lapangan, data impor kita tercatat 10, tetapi data ekspor di negara tetangga mencatat 500 bahkan 1.000. Harus ada strategi konkret dari ID Survey agar data ini bisa klop dan menutup celah permainan oknum," tambahnya.
Kritik Beban Operasional dan Penurunan Margin
Tak hanya persoalan bisnis proses, Abdul Hakim juga melayangkan kritik tajam terkait efisiensi laporan keuangan ID Survey. Ia mempertanyakan struktur biaya (cost structure) holding dan subholding yang dinilai terlalu gemuk, di mana beban operasional memakan porsi hingga 80 persen dari pendapatan (mencapai Rp5,98 Triliun pada 2025).
Kondisi tersebut berdampak pada penurunan Net Profit Margin (NPM) ID Survey dari 13,8 persen di tahun 2024 menjadi 13,1 persen pada tahun 2025.
"Harapan kami EBITDA margin bisa lebih tinggi, dan net profit margin bisa didorong mendekati angka 20 persen di tahun 2026. Kami di DPR siap mengawal dan memberikan dukungan penuh asalkan manajemen berani memasang target efisiensi dan profitabilitas yang lebih tinggi," jelasnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Hakim mengusulkan kepada pimpinan Komisi VI DPR RI agar intensitas rapat pengawasan terhadap ID Survey ditingkatkan dari setahun sekali menjadi per kuartal atau per semester. Hal ini dinilai penting agar evaluasi terhadap komoditas strategis nasional dapat dipantau secara berkala dan ketat.