fraksipan.com - Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyusun formulasi anggaran Tahun 2027 secara lebih berimbang antar-kedeputian. Menurutnya, distribusi anggaran yang adil sangat penting agar seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan program dan tugasnya secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Saleh Daulay dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ia menekankan bahwa pimpinan Kementerian Pariwisata perlu melakukan evaluasi terhadap postur anggaran yang ada agar tidak terjadi ketimpangan alokasi di antara unit-unit kerja.
“Bagaimana caranya supaya ada keberimbangan anggaran itu. Keadilan penggunaan anggaran,” ujar Saleh.
Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Dalam rapat tersebut, Saleh menyoroti masih adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di sejumlah kedeputian di lingkungan Kementerian Pariwisata. Menurutnya, terdapat unit yang memperoleh porsi anggaran cukup besar, sementara unit lainnya memiliki alokasi yang relatif terbatas.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja kementerian, terutama ketika sebagian unit mengalami keterbatasan anggaran di tengah tahun berjalan.
Politisi PAN itu menjelaskan bahwa konsentrasi anggaran yang terlalu besar pada sektor tertentu berpotensi menciptakan ketimpangan kinerja antarkedeputian. Akibatnya, sebagian unit kerja dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan program prioritas yang telah direncanakan.
Ketua Komisi VII DPR RI Minta Redistribusi Anggaran Lebih Adil
Saleh Daulay menilai pembahasan anggaran Tahun 2027 menjadi momentum yang tepat bagi Kementerian Pariwisata untuk melakukan penataan ulang distribusi anggaran agar lebih proporsional dan efektif.
Ia menyarankan agar unit kerja yang memiliki alokasi anggaran sangat besar dapat dievaluasi kembali, sehingga sebagian anggarannya dapat dialokasikan untuk memperkuat kedeputian lain yang membutuhkan dukungan fiskal lebih besar.
“Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga-lah dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini, sebetulnya anggarannya dipakai untuk pelaksanaan pendidikan. Sementara ada unit lain yang anggarannya jauh lebih besar,” jelasnya.
Menurut Saleh, langkah redistribusi anggaran tidak hanya akan menciptakan keadilan penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh di lingkungan kementerian.
Saleh Daulay Dorong Efektivitas Program Pariwisata Melalui Tata Kelola Anggaran yang Baik
Sebagai Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang berimbang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata nasional.
Ia berharap Kementerian Pariwisata dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap unit kerja secara objektif. Dengan demikian, seluruh program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata Indonesia.
Saleh juga menekankan pentingnya keberanian dalam melakukan penyesuaian alokasi belanja agar penggunaan anggaran negara semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, tata kelola anggaran yang baik akan memperkuat kinerja kementerian sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan sektor pariwisata di masa mendatang.