fraksipan.id - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurutnya, konflik tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia.
Putri menjelaskan bahwa Iran memiliki peran penting dalam jalur perdagangan minyak dunia, terutama karena banyak lalu lintas distribusi energi internasional melewati Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur vital perdagangan minyak global. Karena itu, pemerintah perlu memastikan cadangan energi nasional tetap dalam kondisi aman.
“Pemerintah telah menunjukkan kesiapsiagaan. Tugas kita bersama adalah memastikan stabilitas tetap terjaga dan rakyat tidak terbebani,” kata Putri di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang tetap aman menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi yang matang.
Selain itu, Indonesia juga telah melakukan diversifikasi sumber impor energi serta menjalin kerja sama strategis dengan berbagai perusahaan energi global. Salah satunya melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina dengan perusahaan energi asal Amerika Serikat seperti Chevron dan ExxonMobil, sehingga jalur suplai alternatif tetap tersedia apabila terjadi gangguan distribusi global.
Meski demikian, Putri menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan pasokan energi, tetapi juga pada potensi lonjakan harga minyak dunia yang kini telah mencapai sekitar USD 80 per barel.
Menurutnya, kenaikan harga minyak tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kondisi ini juga dapat berdampak pada daya beli masyarakat.
Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menyatakan Fraksi PAN mendukung penuh langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dan fiskal nasional.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan APBN dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada prinsip kehati-hatian, akurasi data, serta keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Putri juga memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR akan berjalan secara konstruktif dan kolaboratif. Komisi XII DPR RI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM nasional tetap aman, rantai pasok terkendali, serta strategi pengadaan berjalan efektif menghadapi dinamika global.
Di sisi lain, Putri menilai situasi geopolitik saat ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan lifting minyak dan gas bumi, optimalisasi sumber daya energi domestik, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, ketergantungan terhadap gejolak geopolitik global perlu secara bertahap dikurangi melalui kebijakan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.