fraksipan.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh, meminta proses pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) segera diaudit secara terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus mengonfirmasi ada tidaknya pelanggaran maupun dugaan markup harga dalam proses pengadaan.
Pangeran Khairul Saleh menjelaskan, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran pengadaan gembok selama dua tahun anggaran 2024–2025 mencapai sekitar Rp92,5 miliar.
Pada Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp35,8 miliar untuk pengadaan 46 ribu unit gembok dalam dua tahap. Sementara pada Tahun Anggaran 2025, anggaran meningkat menjadi Rp56,7 miliar untuk pengadaan 60 ribu unit gembok.
Menurut legislator Fraksi PAN tersebut, kenaikan harga satuan gembok dari rata-rata Rp778 ribu pada 2024 menjadi sekitar Rp945 ribu per unit pada 2025 perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Apabila terbukti terdapat harga yang tidak wajar atau indikasi markup, Komisi XIII akan mendorong pemeriksaan secara prosedural berdasarkan data dan fakta. Kami meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Inspektorat Jenderal serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera membuka seluruh dokumen pengadaan dan kontrak agar proses audit dapat dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan," ujar Pangeran Khairul Saleh dalam keterangan tertulisnya.
Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang berbasis data dan bukti konkret menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Di sisi lain, Pangeran Khairul Saleh juga mengimbau masyarakat dan media agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses audit resmi selesai dilakukan.
"Saya mengingatkan agar isu ini tidak diseret ke polemik lain seperti program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Merah Putih. Hal itu hanya akan membingungkan masyarakat dan menambah beban bagi pemerintah, termasuk Presiden," tegasnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan tersebut juga menilai besarnya anggaran pengadaan logistik di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari persoalan overkapasitas penghuni lapas dan rumah tahanan yang selama ini masih menjadi tantangan nasional.
Menurutnya, penyelesaian persoalan overkapasitas perlu menjadi prioritas pemerintah karena dapat berdampak pada efisiensi pengelolaan anggaran di sektor pemasyarakatan.
Sebagai bentuk komitmen menjaga akuntabilitas keuangan negara, Pangeran Khairul Saleh meminta agar seluruh proses pengadaan gembok dengan pola serupa dihentikan atau ditunda sementara hingga audit investigatif selesai dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Komisi XIII akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan proporsional," pungkas Pangeran Khairul Saleh.
Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola anggaran negara yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik melalui fungsi pengawasan yang dijalankan DPR RI.