fraksipan.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menegaskan pentingnya menjadikan perbaikan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah sebagai prioritas nasional. Pernyataan ini disampaikan menanggapi data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang mencatat Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, mencapai 191,56 kilometer.
“Data dari Kementerian PU tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Syauqie dalam wawancara Rabu, 05/11/2025.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kerusakan jalan di Kalimantan Tengah cukup parah. Selain kondisi tanah gambut dan rawa yang membuat konstruksi jalan mudah rusak, aktivitas kendaraan berat dari sektor tambang dan perkebunan juga sering kali melebihi daya dukung jalan. “Cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi turut mempercepat kerusakan permukaan jalan,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Syauqie menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran infrastruktur di wilayah tersebut melalui pembahasan di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR. “Kami juga akan mengusulkan agar program infrastruktur di Kalimantan Tengah dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal program prioritas tahunan,” tegasnya.
Syauqie mengungkapkan bahwa isu kerusakan jalan nasional di Kalimantan Tengah telah dibawa ke forum resmi DPR, termasuk dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PUPR. “Kami sudah meminta peningkatan porsi anggaran untuk Kalimantan Tengah serta percepatan tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ke depan, komunikasi lintas kementerian akan terus kami perkuat, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas,” jelasnya.
Menutup pembicaraan, Syauqie menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih erat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan tidak cukup hanya membangun yang baru, tetapi juga harus dibarengi dengan pemeliharaan rutin dan pengawasan yang transparan.
“Pembangunan jalan harus disertai pemeliharaan berkala dengan standar mutu tinggi, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah, saya yakin persoalan jalan rusak di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya.