fraksipan.id – Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya efektivitas penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Palu, Kamis (9/4/2026). Ketua Tim Kunjungan, Sigit Purnomo, menegaskan bahwa peran negara tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi harus memastikan proses pemulihan sosial masyarakat berjalan nyata dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BNPB, Kementerian Sosial, serta mitra kerja lainnya di Kantor Gubernur, Komisi VIII ingin melihat langsung pelaksanaan perlindungan sosial, bantuan korban bencana, hingga pemenuhan hak hidup layak bagi masyarakat terdampak.

Menurut Sigit, penanganan pascabencana harus dilakukan dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar mampu melindungi masyarakat dari risiko sosial, memperkuat ketahanan, serta memulihkan fungsi sosial warga.

“Komisi VIII ingin memastikan bahwa program perlindungan sosial dan bantuan korban bencana benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya selesai di atas kertas,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi VIII akan terus mendorong penguatan kebijakan dan dukungan anggaran agar penanggulangan bencana tidak hanya fokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan yang kerap menjadi tantangan di lapangan.

Sigit juga mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial pada 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp84,44 triliun, meningkat 11,05 persen dibandingkan sebelumnya. Ia menilai, kenaikan tersebut harus berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Tengah.

Sementara itu, BNPB memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp490,96 miliar pada 2026. Meski demikian, Komisi VIII menilai penguatan kapasitas kelembagaan tetap diperlukan agar penanganan bencana lebih optimal, terutama saat menghadapi kondisi darurat.

Dalam forum tersebut, Kepala Sentra Nipotowe, Dr. Diah Rini, menyampaikan total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp4,07 miliar. Bantuan tersebut mencakup bufferstock logistik bencana untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dukungan logistik dari Sentra Nipotowe, bantuan tanggap darurat untuk banjir di Donggala dan Tolitoli, serta bantuan kesiapsiagaan dan mitigasi di Kabupaten Morowali.