fraksipan.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hoerudin Amin, menyoroti tajam masalah kekurangan tenaga pendidik yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Selasa (19/5/2026).
Hoerudin mengungkapkan bahwa kondisi riil di daerah pemilihannya (dapil) menunjukkan adanya ketimpangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan guru, khususnya di sekolah-sekolah negeri.
"Kalau saya subjektif datanya dari dapil, guru di Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, masih kurang yang di sekolah-sekolah negeri. Bahkan, kepala sekolah saja banyak yang satu orang memegang dua sekolah. Artinya, kita benar-benar kekurangan guru," ujar Hoerudin di hadapan Mendikdasmen dan jajaran eselon I-II Kemendikdasmen.
Politisi PAN ini menilai, rencana pemerintah untuk melakukan redistribusi guru tidak akan menjadi solusi yang efektif selama jumlah total guru yang tersedia memang belum mencukupi. Oleh sebab itu, ia mendesak agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera membenahi karut-marut data pokok pendidikan (dapodik) agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
"Kita pastikan, konsep distribusi saja tidak akan cukup. Kita butuh secepatnya data yang valid. Kelemahan kita dari dulu adalah data yang simpang siur, jangankan data guru, data sekolah kita juga masih sliweran," tegasnya.
Selain masalah kekurangan guru, Hoerudin juga meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan penghapusan tenaga honorer. Menurutnya, keberadaan guru honorer saat ini masih menjadi tulang punggung pelayanan pendidikan di daerah karena keterbatasan kemampuan keuangan negara untuk mengangkat seluruh guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK.