fraksipan.id — Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan sistem peringatan dini (early warning system) serta penyampaian informasi bencana kepada masyarakat secara optimal.
Boyman menilai, posisi BMKG sangat strategis karena menjadi kunci utama dalam memetakan serta memprediksi potensi kondisi darurat di Indonesia sebelum bencana itu terjadi. "Kuncinya ada di BMKG. Karena BMKG ini adalah lembaga yang bisa memberikan situasi keadaan Indonesia sebelum terjadi," ujar Boyman Harun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Jakarta
Ia menekankan bahwa informasi serta data yang dikeluarkan oleh BMKG hendaknya disampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menggunakan istilah teknis komputer yang sulit dicerna awam. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dinilai sangat krusial agar masyarakat di wilayah rawan dapat merespons serta mengambil langkah penyelamatan diri sejak awal.
"Saya minta agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan 'bahasa BMKG' atau bahasa yang diprint dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti. Harus pakai bahasa kita saja, pakai bahasa yang gampang dimengerti," tegas legislator asal Kalimantan Barat tersebut.
Selain ketepatan bahasa, Politisi asal Kalimantan Barat ini juga menyoroti pentingnya kejelasan kurun waktu dan akurasi lokasi spesifik bencana—seperti hingga tingkat kabupaten—agar pesan peringatan dini tidak bersifat umum atau menyamaratakan wilayah.
Lebih lanjut, Boyman mendesak peningkatan sinergi dan koordinasi lintas lembaga secara proaktif sebelum bencana meluas. Menurutnya, informasi dari BMKG tidak hanya ditujukan kepada Pemda dan warga sekitar, tetapi juga harus terkoneksi langsung dengan Basarnas, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"BMKG ini harus sinergisitas dengan lembaga apa pun. Dengan Basarnas, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Sebelum terjadi, BMKG sudah menyampaikan kepada masyarakat maupun kepada Basarnas, sehingga bisa menghadapinya dengan risiko sekecil-kecilnya," tambahnya.
Ia memberi contoh penanganan rutin kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau di Kalimantan Barat yang semestinya sudah memiliki skenario pencegahan yang matang dan berulang, ketimbang sekadar respons darurat saat bencana telah meluas.
Melalui perbaikan akurasi informasi, pengawasan waktu, penyederhanaan bahasa, serta koordinasi antar-instansi yang solid, diharapkan masyarakat dapat memahami tindakan preventif yang harus dilakukan, sementara lembaga terkait mampu menyiapkan personel dan infrastruktur penanganan bencana lebih awal.[ms]