fraksipan.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah untuk mempercepat program transisi penggunaan kompor gas menuju kompor listrik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian harga energi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Menurut Eddy, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG membuat beban subsidi energi rentan meningkat ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Karena itu, diversifikasi sumber energi rumah tangga melalui pemanfaatan listrik dinilai menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat.
"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," tutur Eddy.
Ia menilai penggunaan kompor listrik dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih efisien dibandingkan terus mengandalkan LPG impor. Selain berpotensi mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi, kebijakan tersebut juga dapat memperkuat pemanfaatan energi domestik yang lebih berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program kompor listrik. Program itu dirancang sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil.
Pemerintah berharap program tersebut dapat berjalan lebih efektif melalui dukungan berbagai pihak, termasuk DPR RI. Untuk itu, Kementerian ESDM meminta bantuan Komisi XII DPR RI dalam proses pendataan wilayah yang dinilai paling membutuhkan program kompor listrik agar implementasinya lebih tepat sasaran.
Selain mendorong penggunaan kompor listrik, pemerintah juga menyiapkan langkah percepatan transisi energi di sektor transportasi. Dalam RAPBN 2027, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik.
Program tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi bersih dan mengurangi konsumsi bahan bakar impor.
Bagi Eddy, percepatan penggunaan energi alternatif seperti kompor listrik menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap LPG impor, Indonesia dinilai akan lebih siap menghadapi gejolak harga energi global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.