fraksipan.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah untuk memperkuat alokasi anggaran penanganan krisis iklim dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Tahun 2027. Menurutnya, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy Soeparno dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Eddy, perkembangan kondisi lingkungan global dan nasional menunjukkan bahwa isu perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai tantangan biasa. Ia menilai dampak yang dirasakan masyarakat saat ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase krisis iklim yang membutuhkan langkah penanganan lebih serius dan terukur.
“Salah satu problem terbesar kita adalah masalah krisis iklim. Saya sudah tidak mau menyebutnya lagi sebagai perubahan iklim. Kita hari ini sudah satu tahap di atas perubahan iklim, tetapi satu tahap sebelum bencana iklim, yaitu krisis iklim,” ujar Eddy Soeparno.
Eddy Soeparno Minta Politik Anggaran Berpihak pada Penanganan Krisis Iklim
Wakil Ketua Umum PAN tersebut menegaskan bahwa besarnya ancaman krisis iklim harus diimbangi dengan kebijakan anggaran yang memadai. Menurutnya, keberhasilan berbagai program pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim sangat bergantung pada dukungan fiskal yang kuat.
Eddy menilai alokasi anggaran yang selama ini diberikan untuk program penanganan perubahan iklim masih belum sebanding dengan tantangan yang dihadapi Indonesia. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor lingkungan hidup dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
“Jadi saya mohon agar ada penguatan bagi sektor anggaran terkait perubahan atau saya bahasakan itu krisis iklim,” tegasnya.
Fraksi PAN Dukung Penguatan Program Mitigasi dan Adaptasi Iklim
Dalam rapat tersebut, Eddy Soeparno mengapresiasi adanya usulan peningkatan anggaran yang telah diajukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk Tahun Anggaran 2027. Namun, ia menilai besaran tambahan tersebut masih perlu diperkuat agar mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Menurutnya, investasi pada sektor lingkungan hidup bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat krisis iklim.
Eddy menekankan bahwa program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi salah satu prioritas nasional mengingat dampaknya yang semakin nyata, mulai dari perubahan pola cuaca, peningkatan risiko bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi.
Eddy Soeparno: Penguatan Anggaran Penting untuk Masa Depan Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menjelaskan bahwa berdasarkan usulan yang ada, alokasi anggaran terkait perubahan iklim masih berada pada kisaran 3,6 persen dari total pagu anggaran yang diajukan. Persentase tersebut dinilai belum cukup untuk mengoptimalkan berbagai program pengendalian dan mitigasi krisis iklim.
“Saya memang sudah melihat adanya tambahan yang diusulkan di dalam pagu anggaran 2027, tetapi kalau kita presentasikan itu 3,6 persen dari total pagu anggaran yang akan diajukan. Mudah-mudahan bisa ada peningkatan penguatan sehingga kita bisa melakukan penguatan terhadap mitigasi perubahan iklim,” kata Eddy.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia berharap penguatan anggaran sektor lingkungan hidup dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus menjaga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan.