fraksipan.com - Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah cepat dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa, Sumatera, dan Bali. Menurutnya, gangguan pasokan listrik tersebut harus segera ditangani dari sisi ketersediaan pasokan batubara maupun kinerja pembangkit listrik agar tidak terus merugikan masyarakat.
Eddy mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya menerima laporan dari masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah, tetapi juga mengalami langsung kondisi tersebut saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kota Bogor.
“Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke dapil di Kota Bogor hari Jumat sore,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Eddy Soeparno Soroti Pasokan Batubara untuk Pembangkit PLN
Menurut Eddy Soeparno, salah satu penyebab utama terjadinya pemadaman listrik bergilir adalah berkurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit listrik PLN. Kondisi tersebut memaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata sehingga berdampak pada pemadaman di berbagai wilayah.
“Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata,” jelasnya.
Politisi Fraksi PAN itu menilai krisis pasokan batubara seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang memiliki sumber daya batubara melimpah dan menjadi salah satu produsen terbesar di dunia.
Anggota Komisi XII DPR RI Minta PLN Evaluasi Rantai Pasok Energi
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Eddy Soeparno meminta PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rantai pasok batubara dan tata kelola energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
“Oleh karena itu kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubaranya, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Eddy.
Ia menambahkan, keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Eddy Soeparno Dorong Kementerian ESDM Percepat Perizinan Produksi Batubara
Selain meminta PLN melakukan pembenahan, Eddy Soeparno juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat proses perizinan produksi batubara agar pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dapat segera terpenuhi.
Ia menilai percepatan perizinan perlu dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban penyediaan batubara untuk kebutuhan domestik sesuai aturan Domestic Market Obligation (DMO).
“Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang nakal dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” ujarnya.
Menurut Eddy, kepatuhan terhadap kebijakan DMO sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik tetap terjaga.
Eddy Soeparno Ajak Percepat Transisi Energi Nasional
Lebih lanjut, Eddy Soeparno mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peristiwa pemadaman listrik bergilir sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi nasional menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya batubara, dengan mempercepat pengembangan sumber energi bersih yang tersedia melimpah di berbagai daerah.
“Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal,” jelasnya.
Eddy menambahkan bahwa pemerintah telah memiliki target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt serta berbagai program pengembangan energi terbarukan yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTS sebesar 100 Gigawatt dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL 2025–2034 agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia serta menguatkan ketahanan energi nasional,” pungkas Eddy Soeparno.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno berharap langkah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pasokan energi nasional dapat segera dilakukan sehingga pelayanan listrik kepada masyarakat kembali normal dan ketahanan energi Indonesia semakin kuat di masa mendatang.