fraksipan.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PAN, Arisal Aziz, menyatakan bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui pagu indikatif awal yang diajukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk dukungan terhadap operasional dan penguatan kelembagaan kementerian tersebut.
Meski demikian, Arisal Aziz menegaskan bahwa Fraksi PAN memberikan perhatian serius dan catatan kritis terhadap usulan penambahan anggaran yang diajukan di luar pagu indikatif awal.
Menurutnya, DPR RI perlu memastikan bahwa setiap tambahan anggaran yang diberikan benar-benar memiliki orientasi yang jelas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Intinya, saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui pagu indikatif yang Bapak Menteri ajukan. Tetapi, untuk penambahan anggarannya, tentu kami melihat dulu dari segi mana penambahan anggaran ini kita tambah," ujar Arisal Aziz dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026).
Legislator Fraksi PAN dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II tersebut menjelaskan bahwa persetujuan terhadap pagu indikatif awal merupakan langkah penting agar roda birokrasi dan operasional Kementerian HAM dapat berjalan dengan baik pada tahap awal pembentukan kementerian.
Namun, untuk usulan tambahan anggaran pada masa mendatang, Arisal Aziz menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap skala prioritas program serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Arisal Aziz juga menyoroti pentingnya kehadiran negara melalui Kementerian HAM dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Fraksi PAN adalah konflik agraria dan sengketa tanah ulayat yang masih banyak terjadi, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
Menurut Arisal Aziz, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan yang sering kali berada pada posisi lemah dalam berbagai konflik pertanahan.
Ia berharap Kementerian HAM dapat memetakan persoalan tersebut secara komprehensif dan mengambil peran aktif dalam memberikan pendampingan serta perlindungan hukum kepada masyarakat.
"Kementerian HAM harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi pelindung hak-hak masyarakat kecil yang sering kali terabaikan dalam berbagai persoalan, termasuk konflik agraria dan sengketa tanah ulayat," tegas Arisal Aziz.
Politisi Fraksi PAN itu juga mengingatkan pentingnya sikap realistis dalam melihat kondisi fiskal negara yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan efisiensi anggaran.
Karena itu, menurutnya, pagu indikatif yang telah disetujui sebaiknya dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu untuk mendukung operasional, penguatan kelembagaan, serta pembenahan administrasi Kementerian HAM.
Di akhir pernyataannya, Arisal Aziz menegaskan bahwa dukungan Fraksi PAN terhadap penambahan anggaran di masa mendatang akan sangat bergantung pada capaian kinerja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Untuk anggaran tambahan, kami dari Fraksi PAN menunggu dan melihat kinerja dari Kementerian HAM, apakah sudah sesuai harapan masyarakat. Kalau memang nanti sudah sesuai, tentu kami dari Partai Amanat Nasional akan menyetujui penambahan anggarannya," pungkas Arisal Aziz.
Fraksi PAN menilai penguatan kelembagaan Kementerian HAM harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.