fraksipan.id – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Ajbar, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Ajbar dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026). Menurutnya, langkah cepat kementerian menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Tentu saja ini bagi kami di kementerian luar biasa, dengan mempercepat proses tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK yang disampaikan,” ujar Ajbar.
Legislator asal Sulawesi Barat itu menilai respons cepat KKP menjadi sinyal positif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Meski demikian, Ajbar juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi program dan penyerapan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama nelayan dan masyarakat pesisir.
Berdasarkan data hingga Mei 2026, realisasi anggaran KKP tercatat masih berada di angka 11,76 persen. Karena itu, Ajbar mendorong kementerian untuk terus meningkatkan kinerja agar target penyerapan anggaran di akhir tahun dapat tercapai secara optimal.
“Harapan besar dari kami agar seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan maksimal, dan minimal kita bisa mencapai angka 90 persen realisasi di akhir tahun 2026 ini,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Ajbar juga menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah melalui KKP, khususnya pengembangan 1.000 titik Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang ditargetkan terealisasi pada 2026.
Ia menilai peningkatan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Namun, Ajbar mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada sektor perikanan tangkap, tetapi juga menyentuh sektor budidaya dan penanganan persoalan lingkungan di daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti pendangkalan tambak rakyat hingga perbaikan saluran irigasi perikanan perlu ikut mendapat dukungan melalui kolaborasi program dan anggaran yang tersedia.
“Harapannya, sektor budidaya dan persoalan lingkungan perikanan di daerah juga bisa ikut diakomodasi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.