fraksipan.id— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Rapat paripurna kali ini mengagendakan Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027.
Pengesahan RUU ini menjadi pijakan utama penetapan arah kebijakan keuangan negara, termasuk alokasi anggaran pembangunan serta program-program prioritas pemerintah untuk tahun mendatang.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap realisasi belanja pemerintah pada tahun sebelumnya sebagai acuan efisiensi.
"Pemerintah harus mengevaluasi belanja tahun lalu untuk melihat sektor mana yang bisa diefisiensikan. Kami menyambut baik evaluasi pada program skala besar seperti Makan Bergizi Gratis agar dapat menekan potensi kebocoran. Dengan begitu, kualitas makanan untuk anak-anak tetap terjaga secara optimal tanpa membebani porsi anggaran," ujar Andi Yuliani saat ditemui di lokasi rapat.
Selain masalah efisiensi anggaran, Andi juga memberikan catatan kritis terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% yang dipatok oleh pemerintah. Menurutnya, angka tersebut tidak boleh hanya berpatokan pada pencapaian rata-rata nasional.
"Target 6% itu kan skala nasional. Pemerintah harus melihat ketimpangan atau disparity pertumbuhan di tingkat provinsi. Jika pertumbuhan antar daerah terlalu jomplang, target akumulasi secara nasional tentu akan sulit tercapai," tegasnya.
Guna menjaga stabilitas dan ketercapaian target-target fiskal tersebut, Fraksi PAN mendorong agar sinergi antarlembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat.
Andi meminta Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk secara rutin duduk bersama melakukan evaluasi berkala. Hal ini penting untuk memastikan seluruh regulasi di bidang ekonomi, moneter, dan fiskal dapat berjalan secara terintegrasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.[ms]