fraksipan.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nasril Bahar, menyoroti tajam simpang siur data produksi Gula Kristal Putih (GKP) nasional yang terjadi antarlembaga.
Fraksi PAN mendesak Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) untuk menyerahkan data produksi gula secara terperinci per pabrik guna menyelaraskan data serta memastikan kebijakan impor nasional memiliki dasar yang akurat.
Hal tersebut disampaikan Nasril Bahar saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengawasan Impor Gula Komisi VI DPR RI bersama APTRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Nasril mengungkapkan, selama ini terjadi ketidaksamaan data (dispute) yang cukup serius antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga pelaku usaha dan asosiasi petani. Padahal, akurasi data merupakan kunci utama agar pemerintah tidak melakukan impor gula secara berlebihan yang berpotensi merugikan petani lokal.
"Republik ini dispute dengan data. Tiap orang, tiap lembaga pasti mempunyai data yang berbeda. BPS berbeda, Kementerian Pertanian berbeda, Kementerian Perdagangan berbeda, APTRI berbeda, PTPN berbeda.
Untuk itu kami minta versi APTRI terhadap data produksi nasional per pabrik tebu, agar kita yakin bahwa kita tidak akan membiarkan melakukan importasi," tegas politisi PAN tersebut.
Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini mempertanyakan kebijakan kuota impor raw sugar untuk GKP yang masih terus berjalan.
Jika merujuk pada klaim produksi nasional yang mencapai 3,02 juta ton GKP dan tingkat konsumsi masyarakat sekitar 2,5 juta ton, maka Indonesia seharusnya sudah swasembada dan tidak memerlukan impor tambahan.
"Kalau kesimpulannya tidak perlu lagi impor raw sugar untuk GKP, kita perlu memastikan datanya. Ternyata Bapak katakan bahwa ada impor raw sugar untuk GKP tahun ini 150 ribu ton. Justru karena itu, kita butuh data. Data catatan yang per pabrik tadi rendemennya berapa," ujar Nasril.
Selain masalah data, Fraksi PAN juga menyoroti realita kondisi pabrik gula BUMN (PTPN) yang dinilai sudah terlalu tua sehingga rendemen riil di lapangan jauh di bawah asumsi pemerintah.
Menurutnya, angka rendemen ideal sebesar 7 persen sulit dicapai oleh pabrik-pabrik tua, terutama yang berada di luar Pulau Jawa.
"Saya tidak yakin kita punya rendemen minimal 7 (persen). Saya yakin di bawah 7 semua, Pak. Apalagi yang di PTPN, pabriknya sudah puluhan tahun bahkan ada yang satu abad. Seperti di Sumatera, PTPN II itu di bawah 6 persen,"pungkasnya.[ms]