fraksipan.id – Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan dua rancangan undang-undang (RUU) baru untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027.
Kedua regulasi tersebut akan menjadi fokus utama Komisi VII setelah pembahasan RUU tentang Kawasan Industri rampung.
Usulan ini disampaikan Saleh dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 yang digelar bersama pimpinan Komisi I–XIII serta perwakilan fraksi-fraksi di Gedung DPR RI, Selasa (17/11/2026).
Menurut Saleh, dua RUU yang telah dibicarakan secara mendalam di internal Komisi VII untuk diprioritaskan pada tahun mendatang adalah RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
"Nanti apabila Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri telah selesai, maka ada sebetulnya dua hal penting dan hal pokok yang sudah dibicarakan di Komisi VII, yaitu yang pertama adalah tentang RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian," ujar Saleh dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa kedua payung hukum tersebut memiliki urgensi tinggi sehingga layak diketengahkan dalam daftar prioritas legislasi nasional tahun depan.
"Kami menilai bahwa dua rancangan undang-undang ini adalah hal yang sangat prioritas untuk diketengahkan menjadi Prolegnas dan diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas di Badan Legislasi," tambahnya.
Sebelum melangkah ke dua RUU usulan tersebut, Saleh memastikan bahwa Komisi VII tengah mengebut penyelesaian draf RUU tentang Kawasan Industri yang ditargetkan rampung pada akhir masa sidang ini.
Setelah pembahasan bab per bab serta pasal demi pasal tuntas, draf RUU Kawasan Industri akan segera diserahkan kepada Baleg DPR RI untuk menjalani proses harmonisasi dan sinkronisasi.[ms]