Fraksipan.id – Pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan terobosan strategi serta dukungan pendanaan yang lebih optimal. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan potensi wisata di kedua wilayah tersebut.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama kementerian dan pemerintah daerah yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi NTB dan NTT, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Abdul Hakim mempertanyakan penerapan Indonesia Quality Tourism Fund yang diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan pendamping untuk memfasilitasi sekaligus memberikan insentif bagi kunjungan musisi, pelaku ekonomi kreatif, hingga penyelenggaraan berbagai ajang olahraga.
Ia mengingatkan bahwa gagasan mengenai skema pendanaan tersebut telah disampaikan sejak 2020, ketika dirinya masih bertugas di Komisi X DPR RI.
“Masukan saya tahun 2020, ketika saya masih di Komisi X dan waktu itu menterinya masih Pak Wishnutama. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, hal tersebut saya rasa sudah dimasukkan. Lalu, bagaimana penerapannya? Karena itu juga bisa menjadi salah satu solusi atas kendala fiskal yang dihadapi kedua provinsi ini maupun daerah lain yang memiliki fokus pada sektor pariwisata,” jelas Abdul Hakim.
Selain persoalan pendanaan, Abdul Hakim juga menyoroti pengembangan destinasi wisata prioritas, seperti Mandalika di NTB dan Labuan Bajo di NTT. Menurutnya, kedua destinasi tersebut telah ditetapkan sebagai destinasi prioritas sejak 2014, bahkan masuk dalam kategori destinasi super prioritas pada periode 2019–2024. Namun, pengembangannya dinilai masih perlu dioptimalkan.
“Labuan Bajo dan Mandalika sudah masuk destinasi prioritas sejak 2014. Pada 2019 - 2024, keduanya menjadi destinasi super prioritas, dan saat ini nomenklaturnya kembali berubah menjadi prioritas. Jadi, sebenarnya destinasi di kedua provinsi ini sudah masuk prioritas sejak 2014. Saya tidak tahu mengapa pengembangannya belum bisa berjalan dengan lancar sampai sekarang,” ujar Abdul Hakim.
Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan daya tarik wisata NTB, Abdul Hakim juga mendorong agar daerah tersebut kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional, seperti Ironman. Menurutnya, penyelenggaraan kompetisi olahraga berskala internasional dapat menarik wisatawan mancanegara sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Ia pun berbagi pengalamannya mengikuti sejumlah kegiatan olahraga di Lombok dan berharap ajang triathlon internasional dapat kembali diselenggarakan di NTB.
“Kalau untuk NTB, saya sudah summit Rinjani pada 2015. Kemudian, pada 2022 ada Ironman di Lombok dan saya juga sudah finish. Mudah-mudahan Bapak juga bisa menarik Ironman lagi supaya event triathlon internasional dapat kembali terselenggara di NTB,” harap Abdul Hakim.
Melalui berbagai masukan tersebut, Abdul Hakim berharap pengembangan pariwisata di NTB dan NTT tidak hanya berhenti pada penetapan status destinasi prioritas, tetapi juga diikuti dengan strategi pengembangan yang berkelanjutan, dukungan pendanaan yang memadai, serta penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.