Fraksipan.id – Pembahasan terkait pentingnya pengawasan terhadap praktik penyadapan di Badan Legislasi (BALEG) DPR RI menjadi perhatian Anggota Komisi III Fraksi PAN DPR RI, Slamet Ariyadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang berlangsung pada Senin, 16 November 2026. Dalam rapat tersebut, ia mempertanyakan mekanisme pengawasan yang diterapkan Polri untuk memastikan informasi hasil penyadapan tidak disalahgunakan ataupun disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
Slamet menegaskan bahwa Fraksi PAN mendukung Polri beserta jajarannya untuk terus memperkuat strategi dan langkah pengamanan, terutama dalam mencegah praktik penyadapan ilegal. Menurutnya, pengawasan tidak hanya perlu diarahkan kepada pihak di luar institusi Polri, tetapi juga harus mencakup kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum internal.
"Kami dari Fraksi PAN tentunya mendukung Polri beserta jajaran untuk terus melakukan strategi penguatan, khususnya dalam mencegah praktik penyadapan ilegal, baik yang dilakukan oleh oknum internal institusi Polri maupun pihak-pihak di luar institusi Polri," ujar Slamet.
Ia kemudian menekankan bahwa proses penyadapan harus memiliki mekanisme pengamanan informasi yang jelas. Sebab, dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan aparat menemukan percakapan atau komunikasi pribadi yang sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana. Menurut Slamet, informasi pribadi yang tidak memiliki relevansi dengan perkara pidana harus tetap mendapatkan perlindungan. Informasi tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain, apalagi disebarluaskan kepada publik maupun pihak yang tidak memiliki kewenangan.
"Jika dalam proses penyadapan ditemukan komunikasi pribadi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, bagaimana Kabaintelkam menjamin informasi tersebut tidak disalahgunakan atau disebarluaskan?" tegasnya.
Lebih lanjut, Slamet mengingatkan bahwa tugas pokok Intelkam Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama melalui upaya deteksi dini dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.
Namun, menurutnya, pelaksanaan tugas tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan dan tanggung jawab dalam mengelola informasi yang diperoleh. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tidak menjadi celah bagi terjadinya pelanggaran privasi maupun penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak tertentu.