fraksipan.id – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Yuliani Paris, mendesak pemerintah untuk segera mengoptimalkan pendapatan negara, menyusul defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang nyaris menyentuh batas tiga persen.
Hingga akhir Desember 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melampaui proyeksi awal pemerintah sebesar 2,78 persen, sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur untuk memperkuat sisi penerimaan negara.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu menilai, penguatan penerimaan pajak masih menjadi salah satu strategi yang relevan untuk menekan pelebaran defisit. Namun, ia menegaskan bahwa penggenjotan pajak tidak boleh menyasar masyarakat.
“Catatannya jelas, bukan dari pajak rakyat. Potensi besar justru ada di sektor gas, tambang, dan mineral. Ini yang harus kita kejar,” ujar Yuliani di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).
Menurutnya, hingga kini pemerintah belum memiliki sistem yang benar-benar optimal untuk menutup celah kebocoran pajak, khususnya dari sektor-sektor strategis seperti energi minyak dan gas. Padahal, potensi penerimaan dari sektor tersebut dinilai masih sangat besar jika dikelola dengan pengawasan yang ketat dan transparan.
Yuliani juga menyoroti sisi belanja negara yang turut berkontribusi terhadap defisit APBN. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi belanja, namun menilai kebijakan tersebut masih perlu penajaman, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski program MBG dinilai memiliki tujuan baik, Yuliani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar besarnya anggaran yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kita harus memastikan kebijakan ini sejalan antara besarnya pengeluaran negara dengan dampak yang benar-benar diinginkan dan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.