Jakarta ,26/01/2026 — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Widya Pratiwi, menyuarakan aspirasi masyarakat Maluku terkait kebutuhan penguatan sumber daya manusia (SDM) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Widya menegaskan bahwa Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan karakteristik geografis yang sangat menantang, di mana sekitar 92 persen wilayahnya berupa laut. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan personel Polri yang memadai agar pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan optimal.
“Maluku sebagai wilayah kepulauan tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun saat ini kami masih menghadapi keterbatasan SDM Polri. Karena itu, kami berharap Mabes Polri dapat memberikan perhatian khusus, terutama dalam penambahan kuota pendidikan pembentukan atau Diktuk,” ujar Widya.
Ia mengusulkan agar kuota Diktuk Polri untuk Maluku dapat ditingkatkan menjadi minimal 500 hingga 800 personel setiap tahun. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat pengamanan wilayah kepulauan sekaligus mendukung implementasi strategi Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas.
Selain itu, Widya juga mendorong adanya tambahan kuota pendidikan pengembangan (Dikbang) bagi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) sebanyak 100 personel. Penambahan ini dinilai krusial untuk memenuhi kebutuhan perwira pertama di tingkat Polsek yang saat ini masih minim, khususnya dalam penguatan fungsi reserse, intelijen, serta pengendalian lapangan.
Widya menyoroti bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Maluku kerap menghadapi konflik sosial di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, penguatan personel Polri di tingkat bawah menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Widya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku beserta jajaran yang dinilainya aktif turun langsung ke masyarakat melalui berbagai inovasi dan program pendekatan humanis.
“Kami mengapresiasi Kapolda Maluku dan jajaran yang terus hadir di tengah masyarakat. Namun tentu upaya ini perlu didukung dengan penguatan SDM dan sarana prasarana, termasuk ketersediaan markas kepolisian yang memadai,” pungkasnya.
Fraksi PAN DPR RI berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi Mabes Polri sebagai bagian dari komitmen negara dalam memperkuat keamanan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan, khususnya Maluku