fraksipan.id – Fraksi PAN DPR RI melalui kanal Lapor PAN menerima laporan masyarakat mengenai kondisi akses pendidikan yang memprihatinkan di Desa Peniti Besar dan Peniti Dalam, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam laporan tersebut, warga menyertakan video yang memperlihatkan sejumlah anak harus bergelantungan pada tali untuk menarik sampan saat menyeberangi sungai menuju sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aktivitas berisiko itu harus mereka jalani demi mendapatkan akses pendidikan.
Laporan yang masuk melalui Lapor PAN kemudian mendapat perhatian Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Boyman Harun. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Senin, 15 September 2025, Boyman menyoroti kondisi anak-anak di Segedong yang harus menghadapi risiko keselamatan setiap kali berangkat ke sekolah. “Anak-anak kita di Segedong harus bergelantungan di tali hanya untuk bisa sekolah. Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Boyman.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Boyman mendorong pembangunan jembatan gantung sepanjang sekitar 50 meter sebagai akses penghubung bagi masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari harus menyeberangi sungai. Ia juga meminta agar pembangunan tidak menunggu alokasi anggaran tahun berikutnya karena persoalan tersebut menyangkut keselamatan dan akses pendidikan masyarakat. “Kalau bisa jangan tunggu 2026. Situasi sudah darurat dan menyangkut masa depan anak-anak. Pembangunan jembatan ini harus segera direalisasikan tahun 2025,” kata Boyman.
Dorongan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lokasi. Tim dari Balai Bina Marga bersama Camat Segedong turun untuk melakukan survei dan melihat kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan jembatan penghubung di Sungai Segedong. Proses tersebut turut dikawal jajaran PAN di daerah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Lapor PAN mendapatkan tindak lanjut di lapangan.
Boyman menilai pembangunan jembatan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mampu menjangkau wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses. “Pembangunan harus merata. Anak-anak di Mempawah berhak bersekolah dengan aman, tanpa rasa takut atau cemas setiap kali menyeberangi sungai,” ujarnya.
Melalui Lapor PAN, Fraksi PAN DPR RI berupaya membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk persoalan infrastruktur dan akses pelayanan dasar. Laporan mengenai kondisi anak-anak di Segedong menjadi salah satu aspirasi yang kemudian dibawa ke ruang kerja DPR RI dan ditindaklanjuti dengan mendorong langkah konkret bersama pihak terkait. Bagi Fraksi PAN DPR RI, setiap laporan masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut agar persoalan yang ditemukan di lapangan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menghasilkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.