fraksipan.com — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN, Totok Daryanto, menyoroti masih adanya kendala dalam pelaksanaan program strategis pemerintah terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga serta distribusi energi di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Hal ini disampaikannya dalam uji kelayakan calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029, Senin (8/9).
Menurut Totok, meski kebijakan satu harga BBM merupakan program unggulan pemerintah, implementasinya belum sepenuhnya berjalan baik. “Kebijakan satu harga ini saya kira belum bisa seluruhnya dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan distribusi energi di wilayah 3T yang masih menghadapi banyak kendala,” ujarnya.
Totok menekankan perlunya langkah terobosan yang didukung perhitungan akademis dan analisis ilmiah agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Ia menilai BPH Migas memiliki peran strategis dalam memberikan kajian, riset, dan masukan berbasis data kepada pemerintah maupun DPR.
“Kalau kebijakan seperti ini diteruskan, harus ada hitung-hitungannya secara akademis. Berapa biaya yang dibutuhkan, apa alternatif kebijakan lain, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Semua itu harus dihasilkan oleh BPH Migas,” tegasnya.
Selain memperkuat kajian, Totok juga mendorong BPH Migas melengkapi diri dengan tenaga ahli yang mampu mengolah data lapangan menjadi rekomendasi kebijakan. Dengan begitu, program BBM satu harga dan distribusi energi di 3T benar-benar bisa berjalan sesuai tujuan untuk pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia.