fraksipan.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sudian Noor, menilai berbagai inovasi yang diterapkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru patut menjadi contoh bagi daerah lain. Inovasi tersebut dinilai menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menjamin keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Sudian Noor saat mengunjungi SPPG yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari di Jalan Salak Timur, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, Jumat. Menurutnya, proses produksi makanan di SPPG tersebut telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional secara menyeluruh.
“Makanan yang diproduksi betul-betul menerapkan SOP dari Badan Gizi Nasional, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi,” ujar Sudian Noor.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II itu mengaku melihat langsung kondisi dapur SPPG yang tertata rapi, bersih, dan terjaga higienitasnya. Ia bahkan menilai fasilitas tersebut sudah mendekati sempurna sebagai dapur produksi makanan bergizi berskala besar.
Salah satu inovasi yang paling diapresiasi Sudian Noor adalah penggunaan mesin cuci ompreng otomatis model conveyor. Mesin tersebut dinilai sangat efektif dan efisien dalam menunjang operasional dapur.
“Dalam satu jam bisa mencuci lebih dari 2.000 ompreng. Ini luar biasa, dan jarang dimiliki oleh SPPG lain di Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, SPPG yang memproduksi sekitar 3.169 porsi MBG setiap hari tersebut juga telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dengan adanya IPAL, aktivitas dapur dipastikan tidak mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, sisa makanan MBG yang tidak habis dimanfaatkan oleh para pembudidaya ternak sehingga tidak menjadi sampah.
Meski demikian, Sudian Noor menekankan pentingnya penggunaan bahan baku unggas yang berasal dari rumah potong unggas (RPU) bersertifikasi halal. Ia menilai hal ini krusial mengingat mayoritas penerima manfaat program MBG di Kalimantan Selatan adalah masyarakat muslim.
“Sertifikasi halal sangat dibutuhkan agar tidak ada keraguan dari penerima manfaat terkait bahan baku yang digunakan,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah dapat menyediakan RPU bersertifikasi halal sebagai pemasok bahan baku bagi SPPG. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.
“Sertifikasi halal sudah dua bulan kami ajukan. Untuk usulan pembangunan RPU mini, tentu kami dukung sepenuhnya agar bisa segera terealisasi,” kata Kapolda.