fraksipan.id — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengumumkan bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) telah resmi menandatangani kontrak kerja sama untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan Saleh saat kegiatan reses Komisi VII DPR RI di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin. Menurutnya, kepastian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang selama ini menggantungkan akses siaran olahraga nasional melalui televisi publik.
“Dalam kesempatan ini saya sampaikan, TVRI insyaallah sudah menandatangani kontrak kerja sama penyiaran Piala Dunia 2026,” ujar Saleh di hadapan peserta kegiatan.
Reses Komisi VII DPR RI tersebut turut melibatkan sejumlah mitra kerja strategis, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan Kantor Berita ANTARA.
Saleh menilai keberhasilan TVRI mengamankan hak siar ajang sepak bola terbesar dunia itu sebagai capaian bersejarah yang patut diapresiasi. Pasalnya, persaingan mendapatkan hak siar Piala Dunia dikenal sangat ketat, terutama dari stasiun televisi swasta.
“Ini prestasi besar. Tidak banyak yang menyangka TVRI bisa kembali menyiarkan Piala Dunia, sementara hampir semua televisi swasta tentu sangat berminat,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari realisasi kontrak, TVRI telah menyetorkan uang muka sebesar Rp1,5 miliar dan tahapan lanjutan kerja sama akan segera ditindaklanjuti. Menurut Saleh, capaian tersebut tidak terlepas dari peran Komisi VII DPR RI dalam mendorong kinerja optimal para mitra kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Saleh turut menyinggung kinerja legislasi Komisi VII DPR RI, khususnya keberhasilan merampungkan Undang-Undang Kepariwisataan. Ia menyebut, regulasi tersebut berhasil diselesaikan hanya dalam delapan bulan pertama masa kerja Komisi VII periode ini.
“Sudah dua periode undang-undang ini tertunda. Alhamdulillah, di periode sekarang Komisi VII bisa menuntaskannya,” tutup Saleh.