fraksipan.id – Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menyoroti serius kasus penolakan pembayaran tunai yang dialami seorang nenek saat berbelanja di sebuah toko roti. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kepatuhan terhadap aturan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Saleh menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) harus segera turun tangan untuk mengusut kasus tersebut, termasuk membawa ke ranah hukum apabila ditemukan pelanggaran.

“Dalam konteks ini, Kemenkeu dan BI harus mengusut dan membawa hal ini ke ranah hukum,” tegas Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PAN ini mengingatkan bahwa jika praktik seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa meluas dan merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, bahkan politik.

“Kalau ini dibiarkan, akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia,” ujarnya.

Saleh menjelaskan bahwa penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aturan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.

Ia menilai, kewajiban menerima uang tunai merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia yang belum tentu memiliki akses terhadap sistem pembayaran digital.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang nenek ditolak berbelanja di Toko Roti O karena ingin membayar menggunakan uang tunai. Pihak toko disebut hanya melayani pembayaran melalui QRIS, sehingga sang nenek gagal membeli roti yang dibutuhkannya.

Peristiwa tersebut menuai kecaman luas dari masyarakat. Saleh menilai, modernisasi sistem pembayaran tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk menggunakan uang tunai.

“Digitalisasi penting, tetapi tidak boleh meminggirkan masyarakat. Negara harus hadir memastikan semua warga diperlakukan adil,” pungkasnya.