fraksipan.id — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pemerintah untuk menambah alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ia menilai akses KUR selama ini masih sulit dijangkau masyarakat, meski kebutuhan modal semakin mendesak.
“Kita minta KUR di Kabupaten Mandailing Natal ini ditingkatkan. Selama ini ada anggarannya, tapi untuk minjamnya susah, kadang-kadang gak dapat. Datang ke bank, belum ajukan proposal, sudah disuruh pulang dulu. Betul kan? Akhirnya yang dapat KUR, orangnya itu saja,” ujar Saleh saat berdialog dengan para pelaku UMKM di STAIN Mandailing Natal, Kamis (4/12/2025).
Saleh meminta Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberi prioritas khusus bagi pelaku usaha di Madina. Menurutnya, peningkatan akses KUR akan membantu masyarakat memperkuat bisnis mereka sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Kita minta penerima KUR di Kabupaten Mandailing Natal harus tambah banyak. Jumlahnya harus lebih besar, jangan dibatasi. Supaya masyarakat mendapatkan akses yang sama kepada modal, sehingga kehidupan mereka semakin sehat,” tegasnya.
Akses KUR Dipermudah Mulai Tahun Depan
Merespons permintaan itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan empat juta UMKM dapat mengakses KUR pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa akses terhadap KUR akan jauh lebih mudah mulai tahun depan.
“Mulai tahun depan, KUR dengan plafon Rp100 juta tidak lagi memakai agunan,” jelas Maman.
Ia juga berkomitmen untuk menambah alokasi KUR bagi Kabupaten Madina pada tahun anggaran mendatang. Pemerintah, kata Maman, telah menyiapkan tambahan plafon KUR sebesar Rp40 triliun pada 2026.
“Tahun depan kita dapat plafon tambahan Rp40 triliun. Saya harapkan bisa masuk ke Madina,” ujarnya.
Dengan kemudahan akses dan penambahan alokasi tersebut, Saleh Daulay berharap UMKM di Mandailing Natal dapat tumbuh lebih cepat, memperluas usaha, dan memberi dampak ekonomi yang lebih kuat bagi daerah.