fraksipan.id — Menjelang akhir tahun 2025, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran modal usaha tersebut tepat sasaran dan benar-benar menjangkau pelaku UMKM baru yang membutuhkan dukungan modal.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan keprihatinannya atas temuan bahwa penyaluran KUR kerap kali berulang kepada penerima lama. Kondisi ini, menurutnya, bertentangan dengan target pemerintah yang ingin menambah 2,5 juta penerima baru pada tahun ini.
“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima menyebutkan bahwa penerima KUR sering kali orang yang sama. Bahkan, ada yang justru mendapatkan kenaikan plafon pinjaman karena dianggap lancar membayar cicilan,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Saleh menegaskan, jika KUR mampu menjangkau pelaku usaha baru, dampaknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Program ini, katanya, bukan hanya soal angka penyaluran, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat kecil.
Namun, ia mengakui, proses penyaluran KUR memang tidak mudah karena banyak pelaku UMKM kesulitan memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti penyusunan proposal dan rencana bisnis.
“Masalahnya, tidak semua pelaku usaha kecil mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diminta. Di sinilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, harus hadir untuk memberikan pendampingan,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kementerian terkait perlu aktif memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan administratif agar calon penerima KUR tidak tersisih hanya karena persoalan teknis.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun. Hingga kini, laporan resmi terkait realisasi penyaluran belum dirilis. Sebagai pembanding, penyaluran KUR pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp280,28 triliun, meningkat 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dananya ada, masyarakat pasti bisa menyerap. Tinggal bagaimana memastikan seleksinya adil dan aksesnya terbuka bagi semua pelaku usaha,” tegas Saleh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN.
Saleh menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah benar-benar serius mengawal penyaluran KUR agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
“Keberpihakan pemerintah bisa dilihat dari sejauh mana KUR menyentuh rakyat kecil. Jika sektor ini tumbuh, maka lapangan kerja akan tercipta, dan ekonomi masyarakat akan ikut bergerak,” pungkasnya.