Fraksipan.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Endang Agustina, menyuarakan kritik tajam terhadap efektivitas penggunaan anggaran besar oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung dan Kapolri, Endang menyoroti ketimpangan antara besarnya alokasi anggaran dan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Polri.

Rapat yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025 di Gedung DPR RI ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (APBN TA 2024).

“Anggaran ini cukup besar. Pemerintah menaruh perhatian kepada Polri untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ujar Endang Agustina, menyoroti alokasi dana untuk Polri yang mencapai Rp142 triliun, dengan realisasi saat ini baru Rp48 triliun.

Menurut Endang, anggaran sebesar itu harusnya memberikan dampak langsung terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta peningkatan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa ekspektasi publik tidak bisa diabaikan, terlebih ketika laporan resmi menyebut Polri meraih predikat “prima” dalam hal pelayanan.

“Mudah-mudahan, predikat ini adalah predikat yang sebenar-benarnya. Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pelayanan Polri, harkamtibmas, dan pendekatan hukum,” tegasnya.

Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Endang menyebut bahwa media sosial masih dibanjiri dengan keluhan masyarakat atas pelayanan Polri, mulai dari lambannya penanganan kasus hingga dugaan ketidakprofesionalan aparat.

“Kalau kita perhatikan di media sosial, sekarang banyak sekali komplain-komplain yang dilakukan oleh masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Endang mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak bisa dibeli dengan angka, tapi dibangun melalui kerja nyata, integritas, dan pelayanan yang humanis. Ia berharap, forum rapat kerja ini menjadi titik tolak pembenahan internal yang serius di tubuh Polri.

“Yang kita harapkan adalah Polri menjadi aparat yang dicintai dan disegani oleh masyarakat,” tutupnya.