fraksipan.id — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai potensi UMKM tenun ikat di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat besar dan beragam. Menurutnya, kekayaan motif dan keragaman tradisi menjadikan tenun NTT punya daya saing kuat di pasar nasional maupun internasional, asalkan mendapat dukungan permodalan dan pembinaan yang konsisten.
“UMKM tenun di NTT sangat potensial dan variatif. Meskipun terlihat mirip, setiap suku dan setiap pulau menghasilkan motif yang berbeda-beda, sehingga sebenarnya sangat kompetitif. Namun, tantangannya bagaimana produk ini bisa berkembang dengan dukungan modal yang cukup, agar saat dipasarkan ke luar daerah semakin menarik dan meningkatkan penjualan,” ujarnya saat berkunjung ke Galeri UMKM Tenun Ikat Ina Sabu di Kupang, Kamis.
Saleh menilai sektor tenun ikat dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Minimnya lahan pertanian dan keterbatasan air di sejumlah daerah NTT, kata dia, menjadikan UMKM sebagai alternatif ekonomi yang lebih prospektif.
“Di NTT lahan pertanian masih minim dan ketersediaan air juga terbatas. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menjadi sumber ekonomi potensial yang menghidupkan masyarakat. Apalagi produksi kain-kain tenun lebih banyak dilakukan di desa bukan kota,” tuturnya.
Ia menekankan perlunya pendampingan pemerintah agar pelaku UMKM dapat fokus meningkatkan kualitas produk dan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar. Menurutnya, harga produk tenun ikat saat ini sudah kompetitif dan berpeluang menembus pasar lebih luas.
“Tadi saya lihat ada tenun yang harganya mencapai Rp3 juta untuk produk jadi (fesyen) dan Rp2,5 juta untuk yang belum jadi. Harganya sudah setara batik berkualitas di Jakarta. Ini peluang yang bagus,” kata Saleh.
Saleh optimistis, dengan pembinaan yang tepat, produk-produk UMKM tenun NTT tidak hanya diminati di tingkat lokal, tetapi juga bisa menembus pasar Pulau Jawa hingga mancanegara. Ia berharap pengembangan UMKM tenun dicapai sejalan dengan kemudahan akses modal.
Ia menyebutkan bahwa penguatan pembiayaan menjadi salah satu kunci utama, termasuk pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komisi VII, kata Saleh, berperan mengawasi penyaluran KUR dan Penyertaan Modal Negara (PMN), serta memastikan pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas tersebut.
“Saat ini, kendalanya banyak masyarakat yang kesulitan meminjam uang di bank karena tidak lolos persyaratan atau rasa takut meminjam karena khawatir tidak bisa membayar. Ini harus dihindari. Jika mereka sungguh-sungguh bekerja keras mengembangkan usaha, insyaallah cicilannya bisa dibayar,” ujarnya.
Untuk itu, Saleh mendorong pemerintah memperkuat pendampingan, baik dalam peningkatan kapasitas usaha maupun edukasi pemanfaatan fasilitas pembiayaan. Ia berharap UMKM di NTT dapat berkembang menjadi sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mampu memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.