fraksipan.com - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Hoerudin Amin, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebas, bukan justru membelenggu masyarakat. Pendidikan juga semestinya memberdayakan, bukan melemahkan.
"Pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan, tapi juga tentang memperjuangkan keadilan sosial," ujar Hoerudin saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Rabu, 30 Juli 2025.
Dalam kegiatan yang mengangkat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika tersebut, Hoerudin menyoroti pentingnya pandangan konstitusional terhadap pendidikan. Ia menyebut, amanat UUD 1945 tidak hanya meminta negara menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan mutu, inklusivitas, dan keadilan dalam pelaksanaannya.
Hoerudin juga mengutip pandangan tokoh pendidikan nasional yang menegaskan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. “Pendidikan tidak boleh menjadi alat penindasan. Sebaliknya, ia harus menjadi ruang pembebasan,” ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyoroti kondisi pendidikan Indonesia yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Berdasarkan data Bank Dunia 2023, sekitar 53% anak usia 10 tahun di Indonesia belum mampu membaca dan memahami teks sederhana — sebuah gambaran tentang tingginya tingkat kemiskinan pembelajaran di tanah air.
Menurutnya, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama. Ketimpangan sarana prasarana, rendahnya kompetensi tenaga pendidik di daerah tertinggal, hingga komersialisasi pendidikan tinggi dinilai telah memperlebar jurang sosial di masyarakat.
“Ironisnya, meski konstitusi telah menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, namun hasilnya belum optimal. Ini tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama,” tegas Hoerudin.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Sahidin, menyatakan dukungannya terhadap pandangan Hoerudin. Ia menegaskan bahwa Fraksi PAN akan terus memperjuangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
“PAN selalu berpihak pada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan. Kami akan terus mengawal agar pendidikan menjadi jalan pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh masyarakat,” pungkas Sahidin.