fraksipan.id – Legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerap aspirasi warga yang terdampak pembangunan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang. Warga mengeluhkan dugaan pergerakan tanah di lahan milik mereka yang diduga dipicu aktivitas pembangunan jalan tol tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri Nahlia, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan mendorong pembahasan di tingkat DPR RI, khususnya melalui Komisi V yang membidangi infrastruktur.
“Berikutnya, terkait aspirasi warga terdampak jalan tol dan kompensasinya, insyaallah hal ini akan kami dorong dalam rapat kerja berikutnya atau melalui rekan-rekan kami di Komisi V DPR RI,” ujar Farah di Sumedang, Kamis.
Farah menegaskan bahwa pihak pengelola jalan tol tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan, termasuk dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Memang ada pihak pengelola tol yang menyampaikan bahwa saat ini fokus pada pembenahan kondisi jalan tol KM 177 yang dinilai mengalami penurunan. Namun, hal tersebut tentu tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap warga yang terdampak,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyatakan Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proyek strategis nasional agar bertanggung jawab penuh atas dampak yang dialami masyarakat.
“Saya selalu sampaikan kepada siapa pun vendor proyek strategis nasional, bahwa tanggung jawab itu bukan hanya kepada masyarakat yang sudah terdampak, tetapi juga kepada masyarakat yang berpotensi terdampak,” ungkap Fajar.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, pengelola jalan tol, dan masyarakat agar setiap persoalan dapat segera ditangani secara tepat dan tidak berlarut-larut.
“Kami berharap komunikasi bisa terus berjalan dengan cepat dan baik, karena masyarakat pasti selalu menjadi prioritas kami,” tambahnya.
Pemerintah daerah bersama DPR RI pun berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga terdampak pembangunan Tol Cisumdawu, agar penanganan dampak serta pemenuhan hak-hak masyarakat dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.