fraksipan.com - Sektor filantropi memiliki peran penting dalam mendorong percepatan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dukungan tersebut dibutuhkan tidak hanya dalam hal pendanaan, tetapi juga pada edukasi publik serta penguatan kapasitas masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, dalam acara Filantropi Indonesia Festival (FiFest) 2025 bertajuk “Memimpin Filantropi Menuju Net Zero: Dari Kesadaran ke Aksi Kolektif untuk Membangun Komitmen Filantropi Indonesia” di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Menurut Eddy Soeparno, Indonesia membutuhkan transformasi besar di sektor energi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Saat ini, 61 persen energi nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batubara, yang dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan berbasis energi terbarukan. Prinsip sustainability adalah keniscayaan,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, mulai dari tenaga surya, angin, air, laut, hingga panas bumi. Pemerintah pun telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034, dengan kebutuhan investasi mencapai 171 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan.
Dalam konteks ini, sektor filantropi dinilai dapat berperan aktif membiayai program transisi energi, penanganan sampah, pengurangan polusi, hingga peningkatan kesadaran publik terhadap isu lingkungan.
“Salah satu hambatan utama dalam percepatan transisi energi adalah pembiayaan. Di sinilah peran filantropi menjadi sangat strategis,” tegas Eddy Soeparno.
Ia menjelaskan, peran filantropi mencakup pendanaan inovasi, riset, adaptasi dan mitigasi krisis iklim melalui co-financing maupun hibah (grant). Selain itu, filantropi dapat mendorong advokasi kebijakan lewat dialog, kampanye publik, penelitian, hingga fasilitasi regulasi yang mendukung aksi iklim.
Eddy Soeparno menutup dengan menegaskan pentingnya pembangunan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui organisasi masyarakat sipil dan partisipasi publik di berbagai tingkatan untuk mewujudkan target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.