fraksipan.com - Rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Pekerjaan Umum kembali menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah daerah. Dalam rapat yang berlangsung hangat, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Kalimantan Barat I, Boyman Harun, dengan tegas menyampaikan keprihatinannya atas kondisi jalan nasional yang rusak parah dan proyek air bersih yang mangkrak di Kabupaten Ketapang.
Dalam interupsinya, Boyman Harun mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang seringkali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Namun, ia mempertanyakan kontras antara predikat tersebut dengan realitas di lapangan, khususnya di daerah pemilihannya.
"Saya sebenarnya dengan Kementerian PU ini sangat senang dan bangga sekali karena WTP terus, Pak. Cuman kadang-kadang kalau melihat dari serapan anggaran WTP terus ini, saya menyesuaikan dengan daerah saya, saya bingung juga. WTP dalam hal penggunaan anggaran di Kementerian PU, tapi jalan kami itu kok masih rusak berat," ujar Boyman Harun dengan nada prihatin.
Ia secara spesifik menyoroti kondisi jalan nasional di dalam kota Ketapang sepanjang sekitar 80 kilometer. Boyman menjelaskan bahwa jalan tersebut, mulai dari Desa Sukaharja di dekat Polres Kabupaten Ketapang hingga Jembatan Pawan di Desa Sungaiwan, memiliki lebar yang sangat kecil. "Kalau dilewati mobil dari depan belakang begitu, harus ke pinggir jalan. Padahal itu jalan nasional," tegasnya, menekankan bahaya yang mengintai pengguna jalan akibat kondisi tersebut. Ia pun meminta agar jalan nasional tersebut segera diperlebar, mengingat pentingnya jalan tersebut sebagai jalur utama yang dilewati seluruh masyarakat.
Selain masalah jalan, Boyman Harun juga mengangkat isu proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kendawangan dan Pemangkat, Sambas. Menurutnya, proyek-proyek ini sudah dianggarkan pada periode sebelumnya dan bahkan telah melalui tahap persetujuan (ACC), namun terhenti karena efisiensi anggaran.
"Ini sudah ACC sebenarnya, Pak, pada tahun yang lalu periode yang lalu, tetapi karena efisiensi, makanya anggaran tersebut distop," jelas Boyman. Ia berharap agar blokir anggaran di Kementerian PU segera dibuka pemerintah dan proyek-proyek yang sudah di-ACC dapat dilanjutkan tanpa harus memulai proses dari awal lagi.
Boyman Harun menambahkan bahwa di Kendawangan, pipa utama untuk air bersih sepanjang hampir 10 kilometer sudah dibangun oleh SDA (Sumber Daya Air), namun sambungan ke rumah-rumah warga belum terealisasi. "Jadi manfaatnya tidak ada, tetapi uang kita di sana sudah banyak, tapi masyarakat masih menunggu untuk sambungan pipa-pipanya ke rumah," keluhnya.
Di akhir pernyataannya, Boyman Harun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Direktur Jenderal Bina Marga, Pak Roy, yang sempat datang langsung meninjau lokasi di Kabupaten Ketapang dan melihat kondisi jalan yang disorot. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempercepat realisasi perbaikan infrastruktur.
Keluhan dan harapan yang disampaikan oleh Boyman Harun ini menjadi cerminan dari kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kendala anggaran demi kesejahteraan masyarakat.