fraksipan.com - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyarankan pemerintah untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melalui peningkatan lifting minyak bumi nasional. Menurutnya, sektor hulu migas memiliki potensi besar untuk mendongkrak penerimaan negara dan memperkuat postur fiskal.
Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan bahwa defisit APBN 2025 diproyeksikan mencapai Rp662 triliun, atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jika lifting minyak naik, penerimaan negara otomatis ikut naik, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ini juga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor minyak,” tegas Andi Yuliani kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Impor Minyak Jadi Beban Berat APBN
Andi Yuliani mengungkapkan, saat ini produksi minyak nasional masih berkisar di angka 580.000 barel per hari, jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Selisihnya harus ditutupi melalui impor, yang menjadi beban serius bagi APBN, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
“Kalau harga minyak terus naik, sementara kita masih impor 400.000 barel per hari, ini jelas jadi beban besar buat anggaran negara,” ujar politisi asal Sulsel II itu.
Target Lifting Bertahap, Bukan Instan
Meski mendorong peningkatan produksi, Andi Yuliani menekankan bahwa kenaikan lifting tidak harus dilakukan secara drastis, melainkan melalui langkah bertahap dan terencana. Ia menyebutkan, target jangka menengah yang realistis adalah 1 juta barel per hari, yang secara signifikan bisa membantu mengurangi defisit.
“Selama ini lifting baru sekitar 500.000–600.000 barel. Kalau bisa kita kurangi impor, defisit otomatis bisa ditekan tanpa menambah beban subsidi atau utang luar negeri,” tambahnya.
Dorong Kebijakan dan Investasi Hulu Migas
Untuk mencapai target tersebut, Andi Yuliani mendorong pemerintah agar segera menyusun kebijakan strategis dan memperkuat investasi di sektor hulu minyak dan gas (migas). Ia menilai, langkah ini tidak hanya penting untuk ketahanan energi nasional, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita butuh kebijakan yang konsisten dan insentif bagi sektor hulu migas. Produksi minyak tidak bisa naik begitu saja, perlu roadmap dan dukungan lintas sektor,” tutupnya.