fraksipan.com - Lonjakan harga gabah yang mencapai Rp7.500 per kilogram memicu perhatian serius Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, H. Ajbar. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sekaligus memberlakukan harga pembelian tertinggi (ceiling price) demi menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional.
Dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Kediri, Ajbar menyampaikan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di lapangan saat ini sudah berada di kisaran Rp7.000–Rp7.500 per kilogram, jauh di atas HPP yang berlaku sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Ketidakseimbangan ini berisiko memukul penggilingan padi sekaligus memicu kenaikan harga beras di pasaran. Kita tidak bisa membiarkan harga bergerak liar tanpa batas,” tegas Ajbar.
Penggilingan Padi Terjepit Aturan HET
Kondisi ini membuat pelaku usaha penggilingan padi berada dalam posisi sulit: membeli gabah dengan harga tinggi, tetapi menjual beras dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ketat. Jika terus berlangsung, produksi bisa terhenti dan pasokan beras nasional terganggu.
Menurut Ajbar, ketiadaan ceiling price menjadi salah satu penyebab tekanan di pasar. “Ceiling price akan menjaga keseimbangan pasar sehingga petani terlindungi, penggilingan tetap beroperasi, dan konsumen mendapatkan harga wajar,” jelasnya.
Efek Domino ke Harga Beras dan Konsumsi Rumah Tangga
Harga gabah yang tinggi berdampak langsung pada harga beras di pasaran. Jika tidak distabilkan, rumah tangga akan merasakan beban yang semakin berat. Ajbar menekankan pentingnya intervensi cepat, salah satunya melalui percepatan penyaluran bantuan pangan non-tunai Rp300.000 kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan bantuan yang tepat waktu, daya beli masyarakat tetap terjaga dan gejolak harga bisa diredam,” ujarnya.
Ajakan Kolaborasi Pemerintah, DPR, dan Pelaku Usaha
Ajbar menilai bahwa permasalahan harga gabah dan beras harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari tingkat produksi hingga distribusi. Ia mengajak pemerintah, DPR, penggilingan padi, dan kelompok tani duduk bersama menyusun kebijakan berkelanjutan.
“Tanpa harga yang adil, petani dan pelaku usaha akan kehilangan motivasi. Pada akhirnya, konsumen yang paling dirugikan,” katanya.
Kebijakan Pangan Harus Adaptif
Situasi pasar yang fluktuatif menuntut pemerintah untuk lebih adaptif. Penyesuaian HPP dan pemberlakuan ceiling price diyakini Ajbar sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah harus bergerak cepat agar rantai pasok tetap berjalan, produksi terjaga, dan masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga,” pungkasnya.