fraksipan.com - Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat dari Fraksi PAN, H. Ajbar Abdul Kadir, memberikan apresiasi atas langkah Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, yang resmi melantik 26 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa pada Senin, 10 November 2025.
Ajbar menilai pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan langkah strategis memperkuat birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan tersebut menandai penataan manajemen aparatur yang berbasis kompetensi dan integritas.
“Saya menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Jabatan ini bukan sekadar simbol kedudukan, tetapi amanah besar dari rakyat yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat Mamasa,” ujar Ajbar, Selasa (11/11/2025).
Dorongan terhadap Birokrasi yang Efektif dan Transparan
Ajbar menegaskan bahwa kebijakan job fit dalam pelantikan tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Menurutnya, pemberian jabatan kepada pejabat yang memenuhi kualifikasi mencerminkan penerapan prinsip meritokrasi yang semakin kuat di Mamasa.
“Kebijakan berbasis job fit ini menunjukkan arah baru birokrasi Mamasa yang semakin profesional dan terbuka. Saya berharap para pejabat yang dilantik mampu menjawab harapan masyarakat dengan kerja nyata, kolaboratif, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menilai keberanian Bupati Welem Sambolangi dalam menerapkan seleksi ketat menunjukkan komitmen serius terhadap pembenahan birokrasi. Langkah ini dinilai mampu menghindarkan praktik nepotisme serta meningkatkan kepercayaan publik.
Integritas sebagai Fondasi Pelayanan Publik
Ajbar menekankan bahwa integritas merupakan faktor utama bagi setiap pejabat publik. Tanpa integritas, kemampuan dan pengalaman tidak akan membawa perubahan berarti.
“Birokrasi yang baik harus dimulai dari pribadi-pribadi yang jujur, disiplin, dan amanah. Saya percaya dengan kepemimpinan yang tegas dari Bupati Welem dan dukungan aparatur yang berintegritas, Mamasa akan melangkah lebih jauh dalam pembangunan,” tegasnya.
Ia mendorong pejabat baru untuk mempercepat digitalisasi pelayanan, memperkuat transparansi anggaran, dan memastikan kebijakan selalu berpihak pada rakyat kecil.
Perlunya Sinergi Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat
Ajbar juga menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak akan tercapai bila setiap sektor bekerja sendiri-sendiri.
“Sinergi itu kunci. Pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada ego sektoral,” ujarnya.
Ia memastikan DPR RI siap mendukung program pembangunan Mamasa, khususnya sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Tantangan dan Harapan untuk Mamasa
Menurut Ajbar, Mamasa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemerataan pembangunan antarwilayah hingga peningkatan akses jalan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah. Karena itu, pejabat eselon II yang dilantik diharapkan mampu bekerja secara inovatif dan kolaboratif.
Ia menyebut sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif sebagai peluang besar bagi Mamasa untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.
Ajbar juga mendukung penerapan sistem evaluasi triwulanan oleh Bupati Welem Sambolangi sebagai tolok ukur kinerja pejabat. “Ini penting agar setiap pejabat bekerja dengan target jelas dan hasil terukur,” katanya.
Momentum Menuju Birokrasi yang Melayani
Pelantikan pejabat eselon II ini dinilai menjadi momentum membangun budaya kerja kolaboratif di lingkungan pemerintah. Ajbar berharap semangat baru dalam birokrasi Mamasa dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan.
“Saya percaya Mamasa akan tumbuh menjadi daerah yang lebih terbuka dan transparan. Jika setiap pejabat bekerja dengan integritas dan visi yang sama, maka pelayanan publik akan jauh lebih baik,” terang Ajbar.
Di akhir pernyataannya, Ajbar mengajak masyarakat ikut mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adil, dan berpihak pada rakyat.
“Saatnya membangun Mamasa yang lebih maju, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kita semua harus ikut menjadi bagian dari perubahan itu,” pungkasnya.