fraksipan.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Panglima TNI yang menetapkan status Siaga 1 melalui Telegram Nomor TR/283/2026. Menurutnya, kebijakan ini adalah respons yang sangat wajar sekaligus strategis mengingat tensi geopolitik global, terutama di Timur Tengah, yang kian memanas.

Okta menilai, eskalasi konflik yang melibatkan kekuatan besar seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel berisiko menciptakan efek domino yang luas. Oleh karena itu, kesiapsiagaan militer menjadi harga mati bagi kedaulatan nasional.

"Dalam kondisi dunia yang sedang memburuk, kewaspadaan tinggi sangat diperlukan untuk mengantisipasi segala potensi ancaman, baik dari sisi keamanan maupun pertahanan. Apa yang dilakukan TNI adalah langkah antisipatif yang memang sudah seharusnya diambil," ujar Okta dalam keterangan tertulisnya.

Sesuai Mandat Undang-Undang

Politisi PAN ini menjelaskan bahwa tujuh poin perintah dalam Telegram Panglima TNI tersebut bukan sekadar prosedur rutin, melainkan implementasi dari tugas pokok TNI. Ia menegaskan bahwa fungsi utama militer adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari gangguan luar.

Langkah-langkah seperti penguatan fungsi intelijen, pengamanan objek vital nasional, hingga pengecekan kesiapan alutsista dianggap Okta sebagai bukti bahwa mekanisme pertahanan negara berjalan dengan baik.

Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Meski status militer naik menjadi Siaga 1, Okta mengimbau masyarakat luas untuk tidak panik atau merasa cemas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menekankan bahwa status ini merupakan protokol internal militer dan tidak akan mengganggu ruang publik.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Justru surat kesiapsiagaan ini menunjukkan bahwa TNI sedang bekerja maksimal di belakang layar untuk memastikan keamanan kita semua terjaga," jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan sosial tetap menjadi prioritas pemerintah. 

  • Aktivitas ekonomi tetap berjalan normal.
  • Kehidupan sosial tidak terdampak oleh prosedur internal TNI.
  • Fasilitas publik dipastikan aman dan terkendali.

"Kesiapsiagaan ini khusus untuk lingkungan militer. Jadi, masyarakat silakan beraktivitas seperti biasa. Negara hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif," tutup Okta.