fraksipan.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo, menegaskan pentingnya efektivitas penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Palu, Kamis (9/4/2026). Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BNPB, Kementerian Sosial, serta mitra kerja terkait, Sigit menekankan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan semata.
Menurutnya, penanggulangan bencana harus mampu memastikan pemulihan sosial masyarakat terdampak berjalan secara nyata.
“Komisi VIII ingin memastikan bahwa program perlindungan sosial dan bantuan korban bencana benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya selesai di atas kertas,” ujar Sigit.
Tekankan Tata Kelola yang Efektif
Sigit menjelaskan bahwa penanganan pascabencana harus dijalankan dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar bantuan sosial benar-benar mampu melindungi masyarakat dari risiko sosial serta memulihkan fungsi sosial warga terdampak.
Ia juga menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong penguatan kebijakan serta dukungan anggaran, agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada fase pemulihan.
Soroti Anggaran dan Implementasi
Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial RI pada 2026 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp84,44 triliun, meningkat 11,05 persen dari sebelumnya. Sementara itu, BNPB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp490,96 miliar.
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut harus diiringi dengan pemanfaatan yang tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Tengah.
“Yang terpenting bukan hanya besarannya, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Berdasarkan paparan di lapangan, total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp4,07 miliar, mencakup logistik bencana, bantuan tanggap darurat, hingga program kesiapsiagaan dan mitigasi di sejumlah wilayah.
Meski demikian, Sigit menekankan bahwa yang lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, cepat disalurkan, dan memberikan dampak nyata.
Melalui kunjungan ini, Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada pemulihan yang tuntas, terukur, dan berkelanjutan.