fraksipan.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Primus Yustisio, menekankan bahwa indikator keberhasilan ekonomi nasional tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka penerimaan pajak, melainkan dari dampak riilnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan di Senayan, Rabu (4/2/2026).

Dalam interupsinya, Primus menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika target pendapatan negara tidak tercapai, asalkan hal tersebut dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat bawah.

"Saya punya pendapat pribadi, saya tidak masalah pendapatan penerimaan negara itu berkurang. Asalkan rakyat miskinnya juga berkurang. Asalkan masyarakatnya produktivitasnya itu naik," tegas Primus di hadapan jajaran Kementerian Keuangan.

Primus menyoroti adanya ketimpangan dalam struktur penerimaan pajak Indonesia yang masih sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, seperti sawit (CPO) dan tembaga. Ia menilai kondisi saat ini tidak adil karena pihak global-lah yang menentukan nilai harga, sementara Indonesia hanya bertindak sebagai produsen.

"Ketergantungan kita pada nilai komoditas global ini sudah tidak fair. Permainan harus diubah sekarang," lanjutnya.

Sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, Primus mengusulkan adanya treatment khusus atau stimulus berupa penurunan tarif pajak bagi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi pabrik dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yang dapat memperburuk angka kemiskinan.

Ia juga menyuarakan aspirasi para pelaku UMKM yang merasa terbebani oleh kewajiban pajak yang tinggi, sehingga banyak yang enggan untuk memulai atau mengembangkan usaha.

"Mungkin perlu exercise satu dua tahun, pajak itu dikecilkan sehingga pengusaha dan UMKM ini mudah, mempunyai kesempatan, dan tidak takut untuk mencoba," pungkasnya.

Selain masalah tarif, Primus juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki birokrasi pengurusan Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang dinilai sangat lambat dan menghambat iklim investasi di Indonesia.