fraksipan.id - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN, Arisal Aziz, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menyebabkan dua narapidana meninggal dunia dan empat warga binaan lainnya menjalani perawatan intensif akibat keracunan minuman keras oplosan.
Dalam keterangannya kepada media, Sabtu (3/5/2025), Arisal menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius atas lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan justru menghadirkan ancaman terhadap keselamatan warga binaan.
"Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Belum lama insiden di Lapas Pekanbaru terjadi, sekarang Lapas Bukittinggi menyusul. Bagaimana mungkin pengawasan bisa sebegitu longgarnya?” ujar Arisal.
Merespons kejadian itu, Arisal menyatakan Komisi XIII DPR RI akan segera memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), termasuk Direktur Jenderal, Sekretaris Ditjen, para direktur teknis, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan di Indonesia untuk meminta penjelasan dan evaluasi menyeluruh.
Ia menegaskan, Komisi XIII akan mendorong peninjauan total terhadap sistem pengawasan, termasuk mekanisme keamanan internal dan pengawasan barang-barang yang masuk ke dalam lapas.
Selain itu, Arisal juga mendesak adanya investigasi independen yang dilakukan Ditjenpas Wilayah Sumatera Barat, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh petugas lapas guna mengungkap kemungkinan adanya kelalaian maupun keterlibatan pihak tertentu.
Menurutnya, pendekatan sanksi administratif semata tidak lagi memadai untuk menangani kasus yang menyangkut hilangnya nyawa manusia.
"Jika ditemukan kelalaian atau keterlibatan, sanksi tegas harus diberikan. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Arisal juga mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan warga binaan selama menjalani masa pidana. Karena itu, ia meminta kasus kematian narapidana di dalam lapas tidak dipandang sebagai persoalan biasa.
"Jangan anggap remeh kematian napi. Mereka tetap manusia dan punya keluarga. Pengawasan dan perlindungan di dalam lapas adalah tanggung jawab negara," pungkasnya.