fraksipan.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa parlemen harus berada di garda terdepan dalam mendorong percepatan transisi energi dan aksi iklim nyata. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Peran Strategis Parlemen dalam Aksi Iklim: Kolaborasi untuk Masa Depan Indonesia” yang digelar Fraksi PAN DPR RI.
Dalam acara tersebut, hadir juga Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey serta Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan. Eddy menyoroti kondisi Indonesia yang masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batu bara, padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar.
“Lebih dari 60% kebutuhan listrik nasional masih bersumber dari batu bara. Bahkan, di radius 150 km dari Jakarta saja terdapat enam PLTU batubara. Kondisi ini menambah beban polusi udara yang sudah serius, termasuk dari emisi transportasi, industri, dan rumah tangga,” ungkap Eddy.
Menurutnya, dampak krisis iklim semakin nyata, ditandai dengan banjir saat musim kemarau, cuaca ekstrem, hingga memburuknya kualitas udara. Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menjalankan business as usual dalam menghadapinya. “Krisis iklim adalah kenyataan yang sudah kita rasakan. Kita harus bergerak cepat dengan manajemen krisis,” tegasnya.
Sebagai Doktor Ilmu Politik, Eddy Soeparno menilai transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak setiap hari, yang membuat ketahanan energi rentan. Karena itu, Eddy mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, air, panas bumi, hingga arus laut.
Fraksi PAN DPR RI, lanjutnya, sudah mengambil langkah konkret dengan menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk Prolegnas Prioritas 2026, serta terus memperjuangkan RUU Energi Baru Terbarukan (EBET). “Apa yang dilakukan Fraksi PAN ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi dari fosil ke energi terbarukan secara bertahap,” jelas Eddy.
Selain isu energi, Eddy juga menyinggung soal sampah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah per tahun, mayoritas berasal dari rumah tangga, pasar, dan plastik sekali pakai. “Sampah plastik dan limbah makanan menjadi tantangan besar yang memperburuk kualitas lingkungan hidup kita,” ujarnya.
Menutup paparannya, Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan bahwa perjuangan menghadapi krisis iklim adalah amanat konstitusi. “Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Parlemen punya kewajiban moral dan konstitusional memastikan transisi energi berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada generasi mendatang,” pungkasnya.
Menurut Anda, apa langkah paling penting yang harus segera dilakukan parlemen untuk mempercepat transisi energi di Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar!