fraksipan.id - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendorong percepatan transisi energi nasional melalui penyusunan roadmap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang rinci dan kredibel.
Hal tersebut disampaikan Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN, Senin (13/4/2026), sekaligus memberikan apresiasi kepada para pelaku sektor energi seperti PLN, Pertamina, dan perusahaan swasta yang dinilai berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Eddy, transisi energi harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Lima Fokus Transisi Energi
Dalam rapat tersebut, Eddy memaparkan lima fokus utama dalam pengembangan transisi energi nasional. Pertama, memperkuat ketahanan energi dalam negeri. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketiga, mengurangi jejak karbon. Keempat, memastikan biaya transisi tetap sesuai dengan aspek keekonomian.
Kelima, memastikan kesiapan pelaku usaha dalam negeri agar investasi di sektor energi terbarukan dapat dinikmati oleh industri nasional.
“Transisi energi melahirkan green industries dan green jobs bagi putra-putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja formal yang sangat dibutuhkan,” ujar Eddy.
Soroti Pensiun Dini PLTD
Eddy juga menyoroti rencana penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai bagian dari strategi transisi energi. Ia meminta PLN menyusun roadmap yang jelas terkait pensiun dini PLTD, termasuk aspek teknis, proses negosiasi penghentian operasional, serta potensi pembiayaan yang diperlukan.
Menurutnya, tingginya biaya operasional dan dampak emisi karbon dari PLTD menjadi alasan kuat untuk segera beralih ke sumber energi yang lebih bersih, seperti tenaga surya.
Minta Rencana Detail PLTS 100 GW
Lebih lanjut, Eddy menanggapi arahan Presiden terkait pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu dua tahun. Ia meminta PLN untuk memaparkan secara rinci kebutuhan lahan, total investasi, hingga komponen pendukung seperti baterai.
“Berapa kebutuhan lahan, berapa total investasi, termasuk biaya baterai dan lain-lain. Ini harus jelas. PLN harus memiliki rencana pengembangan yang matang dan kredibel agar target yang dicanangkan Presiden tercapai,” tegasnya.
Eddy juga mengingatkan agar proyek besar tersebut tidak menimbulkan ketergantungan pada impor. Ia menekankan pentingnya memperkuat kapasitas industri dalam negeri agar manfaat ekonomi dari transisi energi dapat dirasakan secara maksimal oleh bangsa sendiri.
“Pembangunan PLTS 100 GW merupakan quantum leap dalam transisi energi Indonesia dan akan menempatkan negara kita sebagai salah satu yang terunggul di sektor energi terbarukan di Asia,” pungkas Eddy Soeparno.