fraksipan.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, menekankan pentingnya keseimbangan antara ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penerbang TNI Angkatan Laut (AL).

Hal tersebut disampaikan Desy saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026). Menurutnya, sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan kekuatan udara laut yang optimal, termasuk kesiapan para penerbang TNI AL.

Namun demikian, Desy mencatat masih terdapat sejumlah tantangan, baik dari sisi ketersediaan alutsista maupun pengembangan SDM.

“Dari ketersediaan sekitar 40 alutsista, yang benar-benar laik terbang itu tidak semuanya. Di sisi lain, terdapat lebih dari 350 penerbang yang tentunya membutuhkan sarana untuk mengimplementasikan kemampuan yang mereka miliki,” ujar Desy.

Hindari Ketimpangan Alutsista dan SDM

Ia menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara alutsista dan SDM harus dihindari. Menurutnya, kesiapan penerbang harus diiringi dengan dukungan alat yang memadai, begitu pula sebaliknya.

“Jangan sampai SDM-nya sudah siap, tapi alatnya tidak tersedia. Atau sebaliknya, alutsista sudah diperbarui, tetapi tidak diikuti dengan upgrading dan upskilling para penerbangnya,” jelasnya.

Tekankan Dukungan Anggaran Berkelanjutan

Selain itu, Desy juga menyoroti pentingnya dukungan sarana dan prasarana penunjang, serta kepastian anggaran yang berkelanjutan. Ia menilai kebijakan anggaran harus dirancang secara jelas dan konsisten dari tahun ke tahun agar penguatan pertahanan dapat berjalan optimal.

“Harus ada dukungan anggaran yang jelas dan sustain dari tahun ke tahun, sehingga kemampuan SDM dan ketersediaan fasilitas dapat berjalan seimbang,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi I DPR RI berharap adanya perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas penerbang dan modernisasi alutsista di Puspenerbal, guna mendukung peran strategis Indonesia sebagai negara maritim serta menjaga kedaulatan wilayah udara laut nasional.