fraksipan.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai pengawasan yang efektif menjadi kunci agar kebijakan kompensasi pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Menurut Andi, salah satu mandat Komisi XI adalah memastikan penyaluran subsidi dan kompensasi tepat sasaran. Karena itu, ia meminta Pertamina dan seluruh operator energi memperkuat pengawasan di lapangan.
“Pertama, karena ini di Komisi XI, di mana Komisi XI ini mengawasi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Salah satu hal yang dikelola Pertamina adalah subsidi bahan bakar minyak dan gas,” ujarnya dalam keterangannya Selasa (9/12/2025).
Ia menambahkan, subsidi energi memiliki beban fiskal yang besar. Penyimpangan penyaluran terhadap penerima yang tidak berhak, kata Andi, dapat memengaruhi akurasi perhitungan kompensasi pemerintah.
“Tentunya kita berharap bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kompensasi itu tepat sasaran,” tegasnya.
Minta Pertamina Perketat Pengawasan SPBU dan Jaringan Distribusi
Sejalan dengan itu, Andi mendesak Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap SPBU, SPBE, agen LPG, dan seluruh jaringan distribusi energi bersubsidi. Ia menekankan pentingnya penyaluran kuota sesuai alokasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kita harapkan kerja sama, di mana pengawasan dari Pertamina kepada SPBU, kemudian SPBE, SPBU compact dan agen-agen yang menjual gas dan BBM betul-betul menggunakan alokasinya secara tepat kepada penerima subsidi. Jadi jangan sampai subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat,” katanya.
Waspada Lonjakan Kebutuhan BBM dan LPG saat Nataru
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Andi mengingatkan adanya potensi lonjakan kebutuhan BBM dan LPG, terutama di Bali yang biasanya dipadati wisatawan. Ia menyebut peningkatan mobilitas dan aktivitas rumah tangga bisa memperbesar kebutuhan energi, baik bersubsidi maupun non-subsidi.
“Biasanya jumlah wisatawan di Provinsi Bali meningkat dan tentunya perlu diperhatikan kecukupan bahan bakar untuk transportasi dan juga LPG untuk rumah tangga. Kegiatan rumah tangga akan meningkat,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti penggunaan solar dan biodiesel untuk angkutan logistik. Meski konsumsi biosolar disebut menurun, Andi menilai tetap diperlukan pengaturan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih alokasi.
“Kadang-kadang ini harus ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang tidak berhak jangan menggunakan solar biodiesel yang subsidi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pengguna yang tidak masuk kategori penerima subsidi harus diarahkan menggunakan BBM non-subsidi.
Andi berharap tidak terjadi kelangkaan BBM maupun LPG selama masa libur, terutama di daerah wisata yang mobilitas masyarakatnya meningkat.
“Tentunya kita berharap tidak ada lagi kelangkaan LPG, kemudian yang tidak berhak jangan pakai LPG yang subsidi, kemudian ketersediaan BBM di titik-titik di mana pariwisata kita semakin meningkat,” pungkasnya.