fraksipan.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Sulawesi Selatan II, Andi Yuliani Paris, menyoroti rencana kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp913,8 miliar untuk pencapaian tiga outcome. Ia menilai indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) yang digunakan masih terlalu umum karena hanya berbentuk indeks, sehingga perlu diperjelas.
“Saya ingin mendengar lebih detail, khususnya terkait presentasi di halaman 5. Saya cukup kaget ketika ada program membangun sistem informasi hulu migas. Bukankah kita sudah punya SK Hulu Migas? Kenapa harus membangun lagi?” ujar Andi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan enam Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Andi menekankan pentingnya koordinasi antar-direktorat jenderal di Kementerian Keuangan agar program yang memiliki tujuan serupa bisa dijalankan bersama. Dengan model kerja kolaboratif, anggaran negara diyakini bisa lebih efisien sekaligus menghasilkan capaian optimal.
“Kalau ada model joint effort activities, hasilnya pasti lebih efisien dalam belanja negara kita. Jangan sampai satu KPI dikerjakan sendiri-sendiri padahal bisa dikeroyok ramai-ramai lintas direktorat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi menyoroti pengembangan sistem informasi yang kerap menjadi program berulang di berbagai lembaga. Ia mengingatkan bahwa meski penting, proyek tersebut rawan menimbulkan masalah karena manfaatnya sulit diukur secara langsung.
“Hampir semua mitra kerja selalu mengembangkan sistem informasi. Padahal kalau ini diperiksa KPK, justru paling susah mendeteksi di mana kerugian negara karena sifatnya intangible. Jangan sampai ini hanya jadi pos belanja rutin tanpa kejelasan manfaat nyata,” pungkasnya.