fraksipan.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakim Bafagih, menyoroti insiden pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Ia menilai kejadian tersebut tidak sekadar gangguan teknis, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem kelistrikan nasional.
Pemadaman yang terjadi dilaporkan berdampak luas, bahkan menjangkau kawasan strategis seperti Istana Negara. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap layanan kelistrikan di ibu kota.
“Saya mendapat informasi dari rekan-rekan yang bekerja di lingkungan Istana bahwa Istana Negara juga ikut terdampak atas kejadian siang ini. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Hakim.
Menurutnya, pola pemadaman yang terjadi belakangan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa insidental. Ia mengaitkan kejadian tersebut dengan insiden serupa yang terjadi sebelumnya, sehingga menimbulkan indikasi adanya masalah sistemik yang perlu segera dibenahi oleh PT PLN (Persero).
“Pemadaman listrik yang terjadi hari ini, serta kejadian serupa di awal April lalu, menunjukkan adanya pola yang tidak bisa dianggap insidental. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keandalan sistem kelistrikan di ibu kota,” lanjutnya.
Hakim juga mengkritik kurangnya transparansi PLN dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia menilai penggunaan istilah umum seperti “gangguan suplai” tidak cukup menjelaskan akar permasalahan yang sebenarnya.
“PLN perlu membuka secara rinci di mana titik gangguan terjadi, apakah di pembangkit, transmisi, atau distribusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi teknis sangat penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami persoalan secara utuh, sekaligus memastikan langkah perbaikan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Terkait terdampaknya kawasan Istana Negara, Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa objek vital nasional belum memiliki sistem perlindungan kelistrikan yang memadai.
“Fakta bahwa gangguan listrik dapat menjangkau hingga kawasan Istana Negara menunjukkan bahwa sistem kelistrikan kita belum memiliki lapisan pengamanan yang memadai. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, Jakarta dinilai membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih andal, termasuk penguatan cadangan daya, sistem cadangan (backup), serta manajemen beban yang mampu mengantisipasi gangguan sejak dini.
“Cadangan daya, sistem backup, serta manajemen beban harus dirancang untuk mengantisipasi gangguan, bukan sekadar merespons setelah kejadian,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR RI akan meminta PLN menyampaikan laporan teknis secara lengkap, membuka data gangguan secara transparan, serta menyusun peta jalan penguatan sistem kelistrikan Jakarta secara komprehensif.
“Gangguan listrik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik serta stabilitas ekonomi dan pemerintahan. PLN harus memastikan kejadian seperti ini tidak menjadi pola baru di Jakarta,” tutupnya.